Koma.id, Jakarta – Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (Bemnus) mendesak KPK memastikan independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengadili sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepala daerah.
Bemnus mengatakan jumlah gugatan dari pasangan calon kepala daerah, pemantau pemilu, hingga kelompok masyarakat ke MK meningkat saat ini.
Menurutnya, sejumlah laporan menyebutkan adanya upaya dari pihak-pihak tertentu untuk memengaruhi keputusan hakim melalui lobi ilegal dalam konteks PHPU kali ini.
Bemnus menilai pengawasan dari lembaga eksternal, termasuk KPK, menjadi sangat penting.
Disisi lain, dari jumlah total permohonan gugatan yang sudah masuk ke MK tersebut, pilkada di wilayah “segitiga emas” masuk daftar gugatan.
Wilayah segitiga emas yang dimaksud adalah daerah tingkat provinsi yang memiliki jumlah pemilih terbanyak dibanding daerah lain se-Indonesia, serta menjadi wilayah strategis incaran partai politik (parpol) dan tokoh-tokoh politik. Diantaranya, Pilkada Jatim, Jateng, dan Sumut.
