Koma.id– Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengungkapkan bahwa masa depan lembaga KSP setelah berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2024 sepenuhnya akan ditentukan oleh keputusan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024—2029.
“KSP ini sebuah lembaga struktural, dan itu sangat tergantung pada pemimpin nasional, tergantung pada Bapak Presiden, apakah dibentuk dengan nama yang sama atau juga bisa dibentuk dengan nama yang lain, atau bahkan juga tidak dibentuk,” ujarnya.
Moeldoko kemudian mengaitkan hal ini dengan masa kepemimpinan sebelumnya, seperti pada era Presiden H.M. Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono yang menciptakan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP IV).
Ia juga menekankan pentingnya transisi pemerintahan yang berjalan lancar untuk memastikan bahwa program-program prioritas, termasuk yang dijanjikan selama kampanye, telah dialokasikan dengan baik.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya program khusus selama masa transisi ini, Moeldoko menegaskan bahwa tidak ada program spesifik yang dikhususkan.
“Tidak ada, tidak ada program-program khusus, tidak ada, tetapi justru semuanya fokus pada tadi, pada proses transisi karena waktu efektif pemerintahan ini tinggal beberapa hari,” katanya seperti dikutip dari Antara.
Mengenai kemungkinan penghapusan KSP, Moeldoko menjelaskan bahwa fungsi dan cakupan KSP saat ini lebih luas dibandingkan lembaga-lembaga sejenis di masa lalu. Selain melakukan monitoring dan evaluasi (monev), KSP juga bertanggung jawab atas komunikasi politik, komunikasi publik, dan isu-isu strategis.
Namun, jika KSP tetap ada di masa depan, ia memperkirakan cakupan tugasnya akan lebih terbatas, dengan fokus pada monitoring dan evaluasi program-program prioritas nasional.
“Saya pikir, jika ada unit seperti KSP ke depan, fokusnya mungkin hanya pada monev program prioritas nasional, memastikan program berjalan dengan baik, tanpa lagi terlibat dalam komunikasi politik dan publik yang mungkin diambil alih oleh lembaga lain,” katanya.
