Koma.id– Media asal Inggris, The Economist, menyoroti situasi politik di Indonesia yang mereka gambarkan sebagai “darurat demokrasi.” Dalam artikel berjudul “The King of Java Inflames an Indonesian ‘Democratic Emergency’,” media tersebut menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo dianggap tengah berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan cara yang mengundang kemarahan publik.
The Economist membandingkan tindakan Jokowi dengan gaya pemerintahan otoriter mendiang Presiden Soeharto, yang memimpin Indonesia dari tahun 1967 hingga 1998. Media tersebut menyoroti peristiwa pada 21 Agustus lalu, ketika Presiden Jokowi diduga memaksakan kepemimpinan baru di Partai Golkar dengan terpilihnya Bahlil Lahadalia, yang dikenal dekat dengan Jokowi, sebagai ketua partai.
Lebih lanjut, The Economist mengutip pidato Bahlil Lahadalia pada Munas Golkar yang memperingatkan agar tidak bermain-main dengan “Raja Jawa.” Pernyataan tersebut dianggap sebagai peringatan keras bahwa siapa pun yang menantang kekuasaan Jokowi akan menghadapi konsekuensi serius.
Media Inggris itu juga menyinggung upaya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada yang diduga dirancang untuk menjegal tokoh oposisi terkemuka, Anies Baswedan, dari pencalonan sebagai gubernur DKI Jakarta.
DPR RI, yang didominasi oleh koalisi pendukung Jokowi, disebut mencoba menurunkan batas usia minimum untuk mencalonkan diri dalam Pilkada—perubahan yang dipandang hanya akan menguntungkan Kaesang Pangarep, putra presiden yang berusia 29 tahun.
Selain itu, The Economist juga menyoroti kontroversi yang melibatkan Erina Gudono, istri Kaesang Pangarep, yang menjadi sorotan publik setelah diketahui bepergian ke Amerika Serikat dengan jet pribadi untuk berbelanja. Kejadian ini semakin memicu seruan “darurat demokrasi” dari masyarakat, baik di media sosial maupun dalam aksi-aksi protes, yang akhirnya berhasil mencegah pengesahan revisi UU Pilkada oleh DPR RI.
