Koma.id – Kemenko Polhukam terus memantau dan mencegah potensi kerawanan gangguan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Pemantauan dilakukan TNI-Polri bersama KPU wilayah Papua.
“Ada 10 kerawanan dari penyelenggaraan pemilu itu yang nanti akan selalu kita ikuti perkembangannya, termasuk situasi yang ada di Papua dan ini tentunya kita akan memantau berdasarkan unsur-unsur yang ada di sana,” kata Deputi Bidang Koordinasi Politik Kemenkopolhukam Dalam Negeri, Mayjen TNl Heri Wiranto, di Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023).
“Ada Polda, kemudian Kodam, termasuk juga dari KPU yang ada di wilayah Papua,” tambahnya.
Bundaran HI Rawan Jambret WNA
Heri menambahkan bahwa pihaknya masih terus memantau dan melihat perkembangan yang ada. Dirinya juga berharap pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan lancar.
“Sejauh ini kita masih memantau, memonitor perkembangan, dan mudah-mudahan selama pemilu berjalan dengan baik,” kata dia.
Rapat Koordinasi Pengamanan Pemilu 2024
Pada hari ini, Kemenko Polhukam bersama kementerian/lembaga, partai politik dan unsur masyarakat melakukan rapat koordinasi berjudul ‘Menjaga Stabilitas Politik Hukum dan Kemanan Pada Tahun Pemilu 2024’. Heri mengatakan kegiatan itu untuk melihat perkembangan stabilitas keamanan menjelang penyelenggaraan pemilu.
“Hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi dengan kementerian lembaga termasuk dari unsur partai nasional dan juga generasi muda untuk bersama-sama mengikuti perkembangan kegiatan yang terkait stabilitas kemanan dan juga dibidang politik termasuk penyelanggaraan pemilu,” katanya.
Heri mengatakan kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari bagian koordinasi Pemilu 2024 yang telah dibentuk Kemenko Polhukam. Desk itu terdiri dari 15 kementerian lembaga, penyelenggara pemilu, hingga unsur organisasi masyarakat.
“Kita telah membentuk desk koordinasi pemilu, di mana desk koordinasi pemilu itu terdiri dari 15 kementerian dan lembaga, di mana ada juga dari kementerian dalam negeri, kementerian luar negeri, kemudian kementerian terkait lainnya, termasuk juga KPU Bawaslu dan Perludem juga,” sebutnya.
Desk itu juga bertugas melakukan pemantauan dan memastikan tahapan pemilu dapat berjalan baik.
“Oleh karenanya sebenarnya Kementerian Polhukam melakukan langkah ini karena kemenpolhukam telah membentuk desk koordinasi pemilu 2024 dimana bertugas melakukan pemantauan dan sekaligus memastikan pelaksanaan tahapan pemilu dapat berjalan baik,” ucapnya.
