Koma.id– Kekhawatiran Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, terhadap kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di DKI Jakarta berefek terhadap buruh pabrik nampaknya terlalu berlebihan.
Pasalnya, menurut pandangan Head of Mandiri Institute, Teguh Yudo Wicaksono, dampak WFH saat ini terhadap komposisi belanja dan konsumsi produk domestik bruto (PDB) masih relatif terbatas.
Kebijakan WFH saat ini hanya berlaku di DKI Jakarta, khususnya untuk ASN DKI, dan tidak sebesar kebijakan serupa yang diberlakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, menurut Yudo, dampaknya tidak akan sebesar pada tahun-tahun sebelumnya, terutama saat pandemi COVID-19 melanda Tanah Air.
“Kita lihat mungkin dampakny terhadap komposisi belanja maupun konsumsi ke PDB mungkin relatif terbatas dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, terutama di pandemi,” kata Yudo dalam Media Gathering & Presentasi Macroeconomic Outlook secara daring, dikutip.
Yudo juga menjelaskan bahwa selama kebijakan WFH pada tahun 2020, 2021, dan 2022, ketika ada pembatasan mobilitas sosial, terjadi dua hal pada konsumsi rumah tangga. Pertama, pengeluaran masyarakat mengalami penurunan, dan kedua, terjadi perubahan dalam komposisi pengeluaran.
“Satu, spending masyarakat mengalami penurunan. Yang kedua, juga ada perubahan komposisi,” terang Yudo.
Sebagai informasi tambahan, kebijakan WFH bagi ASN DKI Jakarta diberlakukan selama masa Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023 dan akan berlaku selama tiga bulan, mulai dari bulan Agustus hingga Oktober mendatang. Kebijakan WFH bagi ASN DKI Jakarta ini bertujuan mengurangi kemacetan lalu lintas untuk mengurangi polusi udara yang mencengkeram kota.
