Koma.id– Ombudsman RI mengingatkan Kementerian Perdagangan untuk menjalankan prinsip-prinsip good governance, akuntabilitas, dan transparansi dalam hal impor bawang putih di Indonesia. Diduga ada indikasi ketidak beresan dalam praktik impor bawang putih.
“Ada dugaan kuat praktik impor yang diduga tidak memenuhi prinsip good governance, akuntable, dan transparan. Intinya tidak bisa dipertanggungjawabkan dan prosedurnya tidak jelas,” kata Komisioner Ombudsman Yeka Hendra Fatika, Kamis (9/6/2023).
Ombudsman sedang mengawasi kebijakan impor bawang putih ini berdasarkan kasus-kasus sebelumnya. Menurut beliau, melalui jejak digital yang ditemukan sekitar tahun lalu, terjadi penahanan produk hortikultura oleh Kementerian Pertanian karena tidak ada Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).
Ombdusman sudah meminta data-data awal ke Kemendag dan Kementan terkait data penerima impor lima tahun terakhir dan data penerima RIPH dari Kementan. Namun, dua Kementerian ini belum memberikan datanya ke Ombudsman, sehingga Ombdusman mengumpulkan informasi dari masyarakat untuk mempersiapkan langkah selanjutnya.
“Ombudsman akan melakukan investigasi terkait tata kelola dalam pelayanan dalam pemberian izin impor baik Kemendag maupun Kementan,” ucapnya.
