Koma.id– Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, menanggapi temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut terdapat tiga yayasan terafiliasi PDIP menjadi mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Temuan tersebut kembali menjadi sorotan setelah Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta dua mantan wakil kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG.
Guntur tidak membantah hasil penelitian ICW, namun menegaskan bahwa DPP PDIP telah menerbitkan surat larangan sejak 24 Februari 2026 yang melarang seluruh kader terlibat dalam bisnis MBG setelah menerima berbagai masukan, termasuk hasil penelitian ICW dan pernyataan bahwa sejumlah partai politik memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Penelitian ICW dilakukan sebelum ada surat larangan dari DPP PDI Perjuangan pada 24 Februari 2026. Karena adanya masukan tersebut dan komentar dari Nanik S Deyang, maka DPP PDI Perjuangan mengeluarkan surat larangan yang melarang kader terlibat bisnis MBG,” kata Guntur, dikutip.
Menurut Guntur, sejumlah kader yang sebelumnya terlibat telah menghentikan aktivitasnya setelah surat larangan diterbitkan. Ia juga mempersilakan masyarakat melaporkan jika masih menemukan kader PDIP yang menjadi mitra program MBG.
Kasus Silmy Karim, KPK Ungkap Rekening Office Boy hingga Keluarga Dipakai Tampung Uang Pemerasan
Meski demikian, PDIP mengaku belum mengetahui identitas kader maupun lokasi yayasan yang disebut dalam temuan ICW dan hingga kini belum menjatuhkan sanksi kepada kader yang terlanjur menjadi pemilik atau pengelola SPPG karena masih dalam tahap pemantauan.
“Kalau ada update bisa dilaporkan kepada kami. Kami berterima kasih kepada ICW karena temuan tersebut menjadi salah satu pertimbangan keluarnya surat edaran larangan bisnis dapur MBG,” ujarnya.
Sebelumnya, ICW mengungkap bahwa dari 102 yayasan mitra MBG yang ditelusuri, 28 yayasan atau sekitar 27,45 persen memiliki afiliasi politik formal dengan partai atau elite partai. Dalam daftar tersebut, Gerindra tercatat memiliki enam yayasan terafiliasi, disusul PKS lima yayasan, sementara PDIP dan NasDem masing-masing tiga yayasan.
