Koma.id – Dugaan praktik mafia proyek dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat di Jawa Barat setelah puluhan orang mengaku menjadi korban penipuan berkedok pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Total kerugian para korban dilaporkan mencapai Rp1,9 miliar.
Polda Jawa Barat juga telah membongkar kasus dugaan penipuan serupa yang melibatkan empat tersangka berinisial YRN, AY, AN, dan OSP. Para pelaku diduga menggunakan dokumen palsu dan mencatut nama pejabat BGN untuk meyakinkan korban agar menyerahkan uang ratusan juta rupiah.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Ade Safari mengatakan penyidik masih mendalami kemungkinan adanya korban lain dalam kasus tersebut.
Kasus dugaan jual beli titik dapur MBG sebelumnya juga sempat mencuat di wilayah Ciamis, Jawa Barat. Dalam kasus itu, korban mengaku menyetor hingga Rp135 juta demi memperoleh titik lokasi dapur MBG, namun lokasi yang dijanjikan tidak pernah muncul dalam sistem resmi BGN.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Irjen Pol (Purn) Sony Sanjaya mengatakan sedikitnya 21 orang di Jawa Barat telah melaporkan kasus tersebut ke Polda Jawa Barat. Selain di Jabar, satu korban lain juga dilaporkan berasal dari Lombok Timur.
“Di Jawa Barat yang baru lapor itu 21 orang. Kemudian di Lombok Timur ada satu orang, yang di Polda Jawa Barat itu Rp1,9 miliar,” kata Sony di Bareskrim Polri, Senin (25/5/2026).
Sony menjelaskan, rata-rata korban mengalami kerugian sekitar Rp100 juta per orang. Para pelaku diduga menawarkan jasa pengurusan ID SPPG atau titik dapur MBG dengan mengatasnamakan pejabat maupun relasi di lingkungan BGN.
“Jadi rata-rata per orang kerugiannya Rp100 juta,” ujarnya.
Menurut Sony, mekanisme resmi pendaftaran program MBG sebenarnya hanya dilakukan melalui yayasan yang mendaftar langsung di portal resmi milik BGN. Setelah lolos verifikasi administrasi dan lokasi, barulah yayasan mendapatkan ID SPPG.
Namun, modus yang digunakan para pelaku ialah mendaftarkan titik terlebih dahulu, lalu menawarkan jasa bantuan pengurusan kepada pihak lain dengan meminta sejumlah uang. Ada pula modus lain berupa kelompok atau perusahaan yang mengklaim mampu menyediakan titik dapur MBG bagi calon mitra.
“Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang ditampung itu, ada yang Rp25 juta, ada yang Rp50 juta,” kata Sony.
BGN menegaskan tidak pernah bekerja sama dengan pihak luar, perusahaan, maupun organisasi tertentu dalam proses pendaftaran titik dapur MBG.
“BGN sekali lagi tidak pernah bekerja sama dengan organisasi, dengan kelompok perusahaan mana pun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Murni yayasan yang mendaftarkan,” ujar Sony.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak sekolah. Pemerintah menargetkan ribuan dapur SPPG dapat beroperasi di berbagai daerah untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
