Koma.id — Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menegaskan penolakannya terhadap wacana perubahan sistem pemilihan umum menjadi tidak langsung.
Pernyataan tersebut disampaikan Megawati dalam orasi ilmiah pada acara pengukuhan Profesor Emeritus bidang Hukum Tata Negara untuk Arief Hidayat di Universitas Borobudur, Sabtu (2/5/2026).
Dalam sambutannya, Megawati menekankan bahwa Indonesia adalah negara republik, yang berarti seluruh urusan publik merupakan milik rakyat, bukan individu atau kelompok tertentu.
“Lama-lama kok saya tidak tahan juga loh. Karena ini (Indonesia) bukannya milik seseorang. Republik Indonesia ini adalah milik kita semua. Bagaimana sih?” ujar Megawati.
Ia juga menyoroti adanya upaya untuk mengubah sistem Pemilu, khususnya terkait wacana pemilihan tidak langsung. Megawati secara tegas membela sistem pemilihan presiden secara langsung yang dinilainya sebagai mandat reformasi dengan legitimasi kuat.
Prabowo Blak-blakan Puji Prestasi Polri
Menurutnya, alasan tingginya biaya politik tidak dapat dijadikan dasar untuk mengubah sistem demokrasi.
Perempuan yang kini menjadi Ketua Dewan Pengarah BPIP ini membandingkan kondisi saat ini dengan pelaksanaan Pemilu 1955 yang dinilainya berjalan baik.
“Hanya karena katanya sekarang biayanya banyak (mahal). Loh, kenapa tahun 1955 bisa? Keadaannya tenang-tenang saja, rakyatnya tenang saja. Kalau sekarang dibilang biayanya besar, itu aneh bagi saya,” kata Megawati.
Ia mengingatkan bahwa presiden yang dipilih langsung oleh rakyat memiliki legitimasi yang tidak boleh dikompromikan, terutama jika menyangkut kepatuhan terhadap konstitusi dan kedaulatan bangsa.
Dalam konteks yang lebih luas, Megawati juga menyinggung kekhawatiran atas gejala penyeragaman di lembaga negara, baik legislatif maupun yudikatif. Ia pun mengkritik mentalitas ‘asal bapak senang’ atau ‘siap komandan’ yang dinilai dapat menggerus independensi hukum dan demokrasi.
Megawati mengisahkan pengalamannya menghadapi aparat yang kerap berlindung di balik perintah atasan tanpa mempertimbangkan aspek kebenaran hukum.
“Apa saya dipikir tidak tahu? Tahulah saya kalau orang selalu mengelaknya begitu (bilang suruhan komandan). Makanya kalau sama pengawal saya, ’Awas loh ya kalau kamu bilang ni suruhan Komandan. No! Siap karena kamu itu tahu apa tidak tahu,” tuturnya.
Ia menilai, jika lembaga negara hanya berjalan dalam satu komando tanpa ruang perbedaan pendapat, maka keadilan akan sulit ditegakkan. Karena itu, Megawati menekankan pentingnya menjaga keberanian intelektual, termasuk melalui sikap berbeda pendapat dalam lembaga peradilan.
