Koma.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah persoalan dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah melakukan kajian dan monitoring. Melalui juru bicaranya, Budi Prasetyo, KPK menilai besarnya skala program dan anggaran belum diimbangi regulasi, tata kelola, serta pengawasan yang memadai.
Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko akuntabilitas, konflik kepentingan, inefisiensi, hingga peluang terjadinya korupsi. KPK pun mengidentifikasi delapan temuan utama, mulai dari lemahnya regulasi, mekanisme bantuan pemerintah yang berisiko rente, pendekatan sentralistik yang melemahkan peran daerah, hingga kurangnya transparansi, pengawasan keamanan pangan, serta belum adanya indikator keberhasilan program.
“Sehingga dari rekomendasi-rekomendasi ini, harapannya nanti kemudian ditindaklanjuti dengan upaya perbaikan oleh para pemangku kepentingan. Sehingga dengan dukungan KPK sesuai dengan tupoksinya, yaitu pencegahan dan penindakan,” ungkapnya kepada wartawa, Jumat (17/4/2026).
Sebagai tindak lanjut, KPK memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan, di antaranya penyusunan regulasi komprehensif setingkat Peraturan Presiden, evaluasi mekanisme bantuan pemerintah, serta penguatan peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan pelaksanaan.
KPK juga menekankan pentingnya transparansi dalam penentuan mitra, penguatan pengawasan keamanan pangan dengan melibatkan Dinas Kesehatan dan BPOM, serta pembangunan sistem pelaporan keuangan yang akuntabel. Selain itu, penetapan indikator keberhasilan program dan pengukuran dampak menjadi krusial agar MBG berjalan efektif dan tepat sasaran sebagai program prioritas nasional.
