Koma.id– Pengamat pendidikan dari Universitas Lampung, M. Thoha B Sampurna Jaya, menekankan wacana merumahkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), khususnya tenaga guru dan profesional lainnya berpotensi menimbulkan dampak serius jika direalisasikan.
Untuk itu setiap kepala daerah seharusnya tidak mengambil langkah merumahkan PPPK, meskipun menghadapi kendala anggaran. Tetapi menjadikan persoalan pendanaan menjadi tantangan yang harus diatasi lewat kreativitas, bukan dijadikan alasan untuk menghentikan PPPK.
“Kalau masalah dana seharusnya pemerintah daerah bisa mengusahakan punya jalan keluar karena itu kan menjadi tantangan itu sendiri untuk mengatasinya justru kalau itu di rumah kan akan menjadi preseden yang buruk” kata Thoha, Kamis (16/4/2026).
Lebih lanjut, Thoha mengingatkan bahwa program PPPK dibentuk untuk menjawab persoalan ketenagakerjaan, terutama dalam memenuhi kebutuhan tenaga profesional di sektor publik. Jadi merumahkan PPPK sama saja dengan membatasi dan bertolak belakang dengan program pemerintah.
“Otomatis menimbulkan masalah-masalah sosial yang pasti akan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” tandasnya.
Sebagai solusi, Thoha menekankan pentingnya kreativitas pemerintah daerah dalam mencari sumber pendanaan alternatif, termasuk melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jadi pemerintah tidak seharusnya merumahkan PPPK, melainkan mencari solusi konkret.
“Saran Mendagri waktu itu agar pemerintah daerah berkreasi untuk mendapatkan dana tambahan melalui Pendapatan Asli Daerah. Justru di sini dituntut kemampuan dan kreativitas kepala daerah,” pungkasnya.
