Koma.id– Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyoroti kondisi APBN 2026 di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah yang berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia. Ia meminta pemerintah menyiapkan langkah antisipatif dengan menajamkan kembali program prioritas dan menunda proyek yang belum mendesak, seperti pembangunan jalan tol.
Menurutnya, penundaan proyek tersebut dapat memperkuat cadangan anggaran negara sebagai langkah antisipasi menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Meski demikian, Said menegaskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti Makan Bergizi Gratis tetap harus dijalankan karena termasuk dalam kategori mandatory pada anggaran pendidikan.
“Kalau MBG dalam klaster mandatory anggaran pendidikan, itu wajib. Sudah nggak bisa ditawar. Namanya juga anggaran pendidikan, wajib dilaksanakan,” ungkap Said.
Selain itu, Said juga mendorong pemerintah menghentikan subsidi bagi kalangan industri dan kelompok ekonomi atas karena dianggap membebani APBN. Ia menilai subsidi sebaiknya difokuskan pada kelompok menengah dan masyarakat kecil, termasuk melalui bantuan sosial produktif untuk puluhan juta pelaku UMKM, khususnya usaha mikro.
FAM UBK Murka! Tudingan Dana Rp300 Juta ke Gibran Disebut Fitnah, Tantang Pembuktian di Jalur Hukum
Meski konflik regional yang melibatkan Iran serta serangan terhadap sejumlah negara Teluk memicu kekhawatiran terhadap ekonomi global, Said mengingatkan masyarakat tidak perlu panik karena dampaknya terhadap APBN tetap dihitung dalam kerangka tahunan dan pemerintah masih dapat menyesuaikan kebijakan melalui laporan outlook semester mendatang.
