Koma.id– Peneliti CIE Muhammad Chaerul mengamati sejumlah akun nampaknya secara masif sengaja menyebarkan video dengan framing negatif guna membangun sentimen buruk terhadap Pori. Konten-konten tersebut umumnya diedarkan tanpa verifikasi fakta dan kerap dikemas untuk memancing emosi publik.
“Nampaknya ada yang berusaha memanfaatkan emosi publik untuk membangun opini negatif, padahal tugas Polri adalah menjaga ketertiban dan melayani masyarakat,” kata Chaerul kepada awak media, Rabu (25/2/2026).
Chaerul mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima maupun menyebarkan informasi, serta memastikan kebenaran sumber sebelum memberikan respons terhadap konten yang beredar. Hal ini penting untuk menjaga ruang publik yang sehat.
“Menyudutkan Polri dengan potongan informasi yang tidak utuh justru berpotensi memperkuat polarisasi sosial dan mengaburkan fakta yang sebenarnya,” tandasnya.
Menurut hasil penelusuran redaksi tampak maraknya konten media sosial yang memuat narasi provokatif untuk menyudutkan Polri. Seperti yang beredar adalah video dengan narasi anggota polisi dikeroyok warga di Rantau Prapat, Sumatera Utara, pada Senin (23/2) malam. Informasi yang berkembang menyebutkan insiden bermula dari dugaan perilaku berkendara ugal-ugalan yang kemudian memicu ketegangan. Versi lain menyebutkan bahwa oknum tersebut diduga dalam kondisi mabuk dan sempat membuat kegaduhan serta menantang warga sekitar.
Di platform media sosial, sejumlah akun turut menyebarkan ulang video tersebut dengan narasi provokatif. Akun seperti @OmJ_J3Nggott mengunggah konten dengan framing yang menyudutkan aparat melalui kalimat bernada sindiran terkait pungutan liar.
Konten serupa juga muncul dalam video yang memperlihatkan perdebatan antara seorang pengemudi kendaraan dan anggota polisi terkait kelengkapan surat kendaraan. Lalu disebarkan dengan narasi yang mengarah pada tudingan tindakan berlebihan petugas, meskipun konteks kejadian tidak terverifikasi secara lengkap.
Selain itu, beredar pula video yang menyinggung kebijakan administrasi pajak kendaraan, dengan narasi bahwa pengurusan melalui “jalur belakang” dapat dilakukan dengan sejumlah uang. Video tersebut tidak mencantumkan lokasi maupun waktu kejadian.
Jadi sebaran sejumlah konten provokatif ini bukan sekadar kritik, melainkan upaya membentuk persepsi publik melalui distorsi informasi yang sengaja diproduksi untuk memancing emosi dan konflik sosial.
