Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
Nasional

Amir Mahmud Center: Polri di Bawah Presiden Selaras dengan Demokrasi Indonesia

Views
×

Amir Mahmud Center: Polri di Bawah Presiden Selaras dengan Demokrasi Indonesia

Sebarkan artikel ini
Amir Mahmud Center: Polri di Bawah Presiden Selaras dengan Demokrasi Indonesia
Direktur Amir Mahmud Center, Ustadz Amir Mahmud. (Foto/Istimewa)

Koma.id Lembaga kajian Amir Mahmud Center menilai posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah Presiden merupakan desain konstitusional yang selaras dengan prinsip demokrasi Indonesia.

Amir Mahmud Center menegaskan, dalam sistem presidensial seperti Indonesia, Presiden memegang mandat langsung dari rakyat sehingga memiliki legitimasi politik tertinggi dalam mengoordinasikan alat negara, termasuk Polri.

Silakan gulirkan ke bawah

“Penempatan Polri di bawah Presiden bukan bentuk pemusatan kekuasaan, melainkan mekanisme konstitusional untuk memastikan kendali sipil yang sah dan bertanggung jawab,” demikian pernyataan Amir Mahmud Center dalam kajiannya.

Menurut lembaga tersebut, wacana memindahkan Polri ke bawah kementerian justru berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola keamanan nasional. Selain memperpanjang jalur birokrasi, hal itu dinilai membuka ruang tumpang tindih kewenangan dan intervensi sektoral.

“Polri adalah alat negara, bukan alat kementerian. Ketika kepolisian diletakkan di bawah struktur kementerian, risiko politisasi kebijakan keamanan menjadi lebih besar,” lanjut pernyataan tersebut.

Amir Mahmud Center menilai pengalaman reformasi pasca-1998 menunjukkan pentingnya memisahkan fungsi pertahanan dan keamanan secara tegas, sekaligus memastikan kepolisian tetap berada dalam koridor kontrol sipil yang demokratis.

“Reformasi telah menempatkan Polri sebagai institusi profesional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bukan kepada kepentingan politik jangka pendek,” tegasnya.

Lembaga ini juga menyoroti pentingnya kepercayaan publik (public trust) sebagai fondasi utama demokrasi. Menurut Amir Mahmud Center, menjaga independensi dan profesionalisme Polri merupakan kunci untuk memperkuat legitimasi negara di mata masyarakat.

“Dalam konteks demokrasi Indonesia, Polri harus kuat secara kelembagaan, profesional dalam tugas, dan netral secara politik. Posisi di bawah Presiden justru memberikan kepastian komando tanpa menghilangkan prinsip akuntabilitas,” pungkas Amir Mahmud Center.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.