Koma.id, Jakarta — Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Ani Widyani Soetjipto, memprediksi Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) tentang pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan terorisme akan mudah disahkan. Salah satu penyebabnya, menurut Ani, adalah kondisi partai-partai politik di parlemen yang kian homogen dalam sikap politik.
Ani menilai situasi tersebut bertentangan dengan prinsip dasar negara demokratis yang menuntut adanya keseimbangan kekuasaan (checks and balances)10 antara eksekutif dan legislatif. Keseragaman sikap politik di parlemen, kata dia, berpotensi melemahkan fungsi kontrol DPR terhadap kebijakan pemerintah.
Jurnalis Republika Ditangkap Tentara Israel
Lebih jauh, Ani menyoroti adanya pergeseran peran TNI dari semangat awal reformasi yang menekankan supremasi sipil. Ia menilai, saat ini batas antara kewenangan sipil dan militer semakin kabur, terutama jika pelibatan TNI dalam urusan keamanan dalam negeri terus diperluas melalui regulasi.
Ani menyayangkan apabila Ranperpres tersebut benar-benar diterbitkan. Menurutnya, selain berdampak luas terhadap warga negara, regulasi tersebut mengandung banyak tafsir dan berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kewenangan jika tidak disertai batasan yang tegas dan mekanisme pengawasan yang kuat.
Ia mengingatkan, kebijakan penanganan terorisme seharusnya tetap berpijak pada prinsip demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta pemisahan yang jelas antara ranah sipil dan militer, agar tidak menggerus capaian reformasi yang telah diperjuangkan sejak 1998.
