Koma.id– Status hukum buronan Interpol asal China, Li Changjin, menjadi sorotan selepas bentrok antara 15 Warga Negara Asing (WNA) China dengan prajurit TNI di area tambang emas PT Sultan Rafli Mandiri (SRM) di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, pada Minggu (14/12/2025).
Di satu sisi, manajemen baru PT SRM menyatakan Li Changjin bukan lagi Direktur Utama dan menegaskan statusnya sebagai buronan Interpol terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Sebaliknya, kuasa hukum Li Changjin, Wawan Ardianto, membantah status buronan tersebut masih berlaku. Ia menegaskan bahwa Red Notice Interpol untuk kliennya seharusnya gugur setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) dan menyatakan Li Changjin serta PT SRM tidak bersalah atas dakwaan pertambangan ilegal dalam putusan berkekuatan hukum tetap tertanggal 1 Oktober 2025.
“Dengan demikian, seluruh konsekuensi hukum, termasuk red notice, seharusnya gugur,” kata Wawan.
Diketahui, nama Li Changjin muncul ke permukaan seiring terjadinya bentrokan antara 15 orang Tiongkok dengan anggota TNI di wilayah pertambangan emas PT SRM, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang.
Bukan Hanya Kemenkes, Imparsial Desak Polisi dan Komnas HAM Ikut Usut Kematian 5 Peserta Latsarmil
Bentrokan itu diduga berawal dari sengketa klaim kepengurusan perusahaan antara pihak manajemen sebelumnya yang diketuai Li Changjin dan manajemen baru dengan Direktur Utama Firman.
Berawal dari masalah pengoperasian pesawat tanpa awak di wilayah IUP. Di sisi lain, manajemen baru berpendapat bahwa aktivitas drone tersebut dilakukan tanpa persetujuan dan akhirnya memicu penyerangan terhadap personel TNI.
Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura mengonfirmasi bahwa insiden ini terjadi ketika personel Batalyon Zeni Tempur 6/Satya Digdaya sedang menjalani latihan dasar.
