Koma.id– Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan anggota Polri mundur atau pensiun apabila ingin menduduki jabatan di luar institusi kepolisian.
Meski menyatakan hormat terhadap keputusan tersebut, Nasir menilai arah putusan MK berpotensi bertentangan dengan ruh Undang-Undang Kepolisian yang menetapkan Polri sebagai institusi sipil.
Menurutnya, penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sejatinya tidak melanggar prinsip dasar kelembagaan karena polisi bukan unsur kombatan seperti militer.
“Jadi sebenarnya kalau ada anggota kepolisian ditempatkan di lembaga sipil, itu sesuatu yang tidak bertentangan, suatu yang sejalan dengan jenis kelamin dalam tanda kutip polisi itu, dia non kombatan,” kata Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11).
Nasir menegaskan kembali bahwa status Polri sebagai institusi sipil telah jelas dan eksplisit diatur dalam UU Polri. Karena itu, ia menilai penugasan anggota kepolisian di lembaga sipil tidak seharusnya dipandang sebagai pelanggaran atau konflik regulasi.
“Jadi karena institusi Polri itu adalah institusi sipil dalam pandangan saya, maka ketika ada anggota polisi itu berdinas di lembaga sipil, itu sesuai dengan jenis kelamin kepolisian itu sendiri,” ujarnya.
Meski demikian, Nasir mendorong adanya langkah bersama antara pemerintah dan DPR untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut.
Ia menilai perlu dilakukan harmonisasi regulasi agar implementasi putusan tidak menimbulkan kebingungan birokrasi maupun gangguan pada pelayanan publik.
“Mungkin pembentuk UU, dalam hal ini pemerintah dan DPR perlu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi agar kemudian situasi yang ideal bisa kita dapatkan,” terangnya.
