Koma.id – Pengamat Politik Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti menilai Presiden ke-2 RI Soeharto tidak layak diberikan gelar sebagai pahlawan nasional.
Hal itu dikarenakan selama menjabat sebagai Presiden, telah terjadi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) berdasarkan keputusan TAP MPR.
Sementara itu wacana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto turut ditanggapi partai politik. Elite PDIP menolak wacana tersebut.
Sedangkan politisi PSI menilai PDIP yang belum berdamai dengan sejarah.
“Apa ya yang dimaksud berdamai dengan sejarah itu? Apakah maksudnya menjadikan seorang yang pernah disebut di dalam TAP MPR sebagai orang yang harus diselidiki dugaan KKN-nya selama menjabat sebagai pahlawan? Menjadikan seseorang yang di eranya sedang berkuasa, begitu banyak terjadi pelanggaran HAM sebagai pahlawan,” kata Ray Rangkuti, Rabu (5/11/2025).
Nah Lho! BGN Moratorium dan Audit Dapur MBG
Aktivis 98 itu mengungkapkan saat Soeharto menjabat presiden, terjadi otoritarianisme selama puluhan tahun, dan tidak adanya sistem demokrasi.
“Di masanya, demokrasi diberangus. Apakah hal ini yang disebut berdamai dengan sejarah. Jika begitu adanya, tentulah akan banyak orang yang tidak ingin berdamai dengan sejarah,” sambungnya.
Lebih lanjut dikatakan dia, berdamai dengan sejarah tidak serta merta memaafkan pejabat yang disebut melakukan pelanggaran HAM, dan juga menyuburkan praktek KKN selama Soeharto menjabat Presiden RI ke-2.
“Pertanyaannya, apakah berdamai dengan sejarah itu harus memaafkan berbagai mantan pejabat yang disebut melakukan pelanggaran HAM, menyuburkan praktek KKN dan menghancurkan demokrasi bahkan, akan mengangkatnya menjadi pahlawan?” tuturnya.
Meski demikian, kata dia, jika Presiden Soeharto nantinya diberikan gelar pahlawan nasional, maka pemerintah menilai bahwa kepemimpinan Soeharto dapat menjadi contoh yang baik dan menjadi tauladan. Bagi kehidupan pejabat dan elite.
“Jika iya begitu, biarlah mereka melakukannya. Karena mungkin, mereka ingin menjadikan seseorang yang seperti disebut di atas sebagai tauladan bagi kehidupan mereka,” ujarnya.
Padahal, lanjut Ray, Presiden Soeharto tidak layak menjadi pahlawan nasional karena berbagai permasalahan dan kasus pelanggaran HAM yang terjadi saat memimpin negara ini.
“Seseorang yang pernah disebut menyuburkan KKN, di eranya terjadi pelanggaran HAM yang masif dan demokrasi yang diberangus. Mungkin, bagi mereka, pejabat yang seperti inilah yang layak untuk diteladani,” tandasnya Ray.
Diketahui Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ribka Tjiptaning, menolak keras usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Presiden ke-2 Soeharto.
Ribka mempertanyakan alasan agar Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun itu untuk diberi gelar Pahlawan Nasional.
Ia menilai, mantan Panglima Komando Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) itu tak pantas diberi gelar Pahlawan Nasional.
