Koma.id – Amnesty Internasional Indonesia menolak tegas dimasukkannya nama Presiden Kedua, Soeharto, dalam daftar nama penerima gelar pahlawan nasional.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan, upaya menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah suatu bentuk pengkhianatan terbesar atas mandat rakyat sejak 1998.
Jika usulan ini terus dilanjutkan, lanjut Usman, reformasi berpotensi berakhir di tangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Soeharto jatuh akibat protes publik yang melahirkan reformasi, oleh karena itu, menganugerahi Soeharto gelar pahlawan nasional bisa dipandang sebagai akhir dari reformasi itu sendiri,” kata Usman, dalam keterangannya, Rabu (22/10/2025).
“Selama 32 tahun berkuasa, Soeharto memimpin dengan otoriter melalui rezim Orde Baru yang mengekang kebebasan berekspresi, membungkam oposisi, dan menormalisasi praktik pelanggaran HAM secara sistematis,” tegas Usman.
Sebabnya, mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan merupakan pengabaian penderitaan para korban dan keluarga mereka yang hingga kini belum mendapatkan keadilan.
Saat Soeharto berkuasa, kata Usman, terdapat berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat terjadi di bawah kekuasaan Soeharto.
“Pemerintah semestinya memprioritaskan penyelesaian yudisial dan non-yudisial atas pelanggaran HAM berat masa lalu, bukan justru memberi penghargaan kepada pelaku yang bertanggung jawab atas kasus-kasus itu,” tegasnya.
