Koma.id– Kenaikan dana reses anggota DPR RI untuk periode 2024–2029 memicu sorotan tajam publik. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengungkapkan keheranannya atas lonjakan anggaran yang signifikan, dari Rp400 juta menjadi Rp702 juta untuk setiap kali anggota dewan melakukan kunjungan ke daerah pemilihan (dapil).
Peneliti Formappi, Lucius Karus, menilai DPR RI tidak pernah bersikap transparan dalam pengelolaan dana reses tersebut. Ia menyebut nilai yang fantastis itu patut dipertanyakan, terutama di tengah tuntutan publik terhadap efisiensi dan akuntabilitas penggunaan uang negara.
Menanggapi sorotan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa setiap anggota DPR wajib melaporkan kegiatan resesnya melalui aplikasi resmi DPR. Jika tidak, mereka akan dikenai sanksi berjenjang sesuai tata tertib yang berlaku di lembaga legislatif tersebut.
Isu ini juga menarik perhatian media internasional. Reuters menurunkan laporan berjudul “Indonesian lawmakers get allowance hike after protests against perks”, yang menyoroti kenaikan tunjangan anggota parlemen Indonesia di tengah kritik publik terhadap berbagai fasilitas dan privilese yang mereka nikmati.
