Koma.id | Medan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bergerak cepat menanggapi lonjakan inflasi yang mencapai 5,32 persen pada September 2025, tertinggi secara nasional. Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi prioritas utama karena berdampak langsung pada daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
“Inflasi ini bukan sekadar angka, tapi mencerminkan tekanan yang dirasakan masyarakat di lapangan. Karena itu, kita ambil langkah cepat dan terukur agar harga-harga, terutama bahan pangan, bisa segera stabil,” ujar Bobby dalam keterangan resmi, Selasa (07/10).
Tekanan inflasi di Sumut terutama berasal dari komoditas pangan bergejolak seperti cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam ras. Untuk menekan gejolak harga, Pemprov Sumut bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menyiapkan 11 langkah strategis yang akan dijalankan dalam tiga bulan ke depan.
Stop MBG Picu Harga Telur dan Ayam Ambruk
Langkah-langkah tersebut meliputi pembagian gratis komoditas penyumbang inflasi, bundling beras SPHP harga murah dengan cabai merah, percepatan bantuan pangan, penyelenggaraan pasar murah, intervensi tata niaga, inspeksi mendadak (sidak) pasar, monitoring distribusi pangan, penguatan kerja sama antardaerah, penugasan BUMD untuk mengelola cabai dan bawang merah, antisipasi kebutuhan pangan untuk program MBG, serta penetapan toko pantau inflasi.
Gubernur Bobby menekankan bahwa seluruh langkah tersebut harus mengikuti prinsip 4T: tepat lokasi, tepat komoditi, tepat sasaran, dan tepat waktu. “Masyarakat harus benar-benar merasakan dampaknya di lapangan,” tegasnya.
Pemprov juga menugaskan tiga BUMD-PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ), PT Dhirga Surya, dan PT Pembangunan Sumatera Utara (PPSU) – untuk aktif mengelola dan menyalurkan pasokan komoditas utama seperti cabai, bawang, dan beras.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, menyatakan bahwa selain intervensi harga, Pemprov tengah memperkuat kapasitas produksi pangan lokal dan memperbaiki rantai pasok dari hulu ke hilir.
“Kita ingin Sumut tidak lagi terlalu bergantung pada pasokan dari luar provinsi. Kalau produksi dan distribusi di dalam daerah kuat, maka harga akan lebih terkendali,” ujarnya.
Koordinasi antara TPID Provinsi, Bank Indonesia, BPS, Bulog, dan Satgas Pangan juga ditingkatkan, termasuk publikasi berkala melalui konferensi pers untuk menjaga komunikasi yang efektif dengan masyarakat.
Hingga kini, Pemprov Sumut terus memantau perkembangan harga dan distribusi komoditas di pasar, dengan harapan inflasi dapat ditekan dan stabilitas ekonomi daerah segera pulih.
