Koma.id– Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf, menolak klarifikasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) perihal penugasan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) dalam demonstrasi pada 28 Agustus 2025 lalu. Menurutnya, tugas intelijen strategis seharusnya berfokus pada ancaman militer eksternal, bukan memantau dinamika massa dalam unjuk rasa.
Pernyataan ini disampaikan Al Araf dalam diskusi Koalisi Masyarakat Sipil bertajuk ‘Bahaya Militerisme: Ancaman Pembela HAM dan Militerisasi Ruang Siber’ yang disiarkan di kanal YouTube Imparsial pada Jumat, 12 September 2025.
Pidato Prabowo Pancing Kemarahan Publik?
“Sehingga, kehadiran dia dalam negara ini untuk menghadapi kemungkinan deteksi dini ancaman perang dari negara lain, bukan terlibat dan ada di dalam massa aksi,” kata Al Araf.
Klarifikasi TNI disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Freddy Ardianzah, bahwa personel BAIS, Mayor SS, bertugas memantau aksi unjuk rasa di sekitar Fly Over Slipi, Jakarta Barat. Dalam kronologi TNI, Mayor SS terpisah dari rekannya akibat kepulan gas air mata saat bentrokan antara massa dan Brimob.
Ia kemudian diamankan personel Brimob yang menduganya sebagai demonstran karena berpakaian sipil, namun dilepaskan setelah menunjukkan identitas dan surat tugas.
“Sebagai bagian dari intelijen strategis, seharusnya tugas dia fungsinya untuk intelijen tempur bukan intelijen yang memantau dinamika massa,” tuturnya.
Al Araf menegaskan bahwa keberadaan intelijen di tengah aksi adalah keliru, meski tidak terlibat provokasi. Ia mendesak Komisi I DPR RI untuk mengevaluasi kejadian ini secara serius dan menciptakan mekanisme akuntabilitas untuk pergerakan intelijen strategis.
“Sehingga kemudian ada mekanisme akuntabilitas pergerakan ketika mereka melakukan operasi,” tuturnya.
