Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
BeritaNasionalPolitik

Pasbata: Jangan Kotori Momen Kenegaraan dengan Provokasi dan Penodaan Bendera

Views
×

Pasbata: Jangan Kotori Momen Kenegaraan dengan Provokasi dan Penodaan Bendera

Sebarkan artikel ini
Roy Suryo Tak Masuk Bui? Sekjen Pasbata Nekat Jalan Tanpa Baju Monas–Solo

Koma.id Sekretaris Jenderal Pasbata Prabowo, Budiyanto Hadinagoro, mengecam keras aksi pengibaran bendera bajak laut dari serial One Piece yang dipasang di bawah Bendera Merah Putih menjelang peringatan HUT RI ke-80. Ia menilai, tindakan itu bukan sekadar kecerobohan, melainkan pelanggaran serius terhadap kehormatan simbol negara.

“Bendera Merah Putih adalah lambang kedaulatan. Mengibarkan simbol hiburan di bawahnya, apalagi di momen kemerdekaan, jelas tidak pantas. Ini bukan soal estetika, tapi soal marwah bangsa,” tegas Budiyanto, Jumat (15/8/2025).

Silakan gulirkan ke bawah

Selain isu bendera, Budiyanto juga menanggapi beredarnya kabar rencana unjuk rasa menjelang pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI. Menurutnya, peringatan kemerdekaan seharusnya menjadi ajang memperkuat persatuan, bukan memancing gesekan politik atau aksi provokatif.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam narasi yang memecah belah, terlebih saat rangkaian sidang penting tengah berlangsung di kompleks parlemen, mulai dari Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI–DPD RI, hingga Rapat Paripurna DPR RI yang membahas Nota Keuangan dan RUU APBN 2026.

“Sidang ini adalah yang pertama bagi Presiden dan Wakil Presiden. Jangan kotori momentum bersejarah ini dengan tindakan yang justru merugikan persatuan bangsa,” ujarnya.

Budiyanto yang juga seorang staf ahli DPR RI ini menegaskan pentingnya menjaga keseriusan momen kenegaraan. Sehingga saat tidak pantas adanya pengibaran simbol hiburan serta aksi provokatif yang dinilai tidak berdasar menjelang HUT RI ke-80.

“Tidak elok di saat momen kenegaraan mau dijadikan bahan bercanda. Apalagi saat Presiden Prabowo Subianto melaporkan pertanggungjawaban di hadapan DPR dan MPR ada gerakan-gerakan provokatif yang tidak memiliki dasar yang jelas,” pungkasnya.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.