Koma.id– Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memperingati 29 tahun peristiwa Kudatuli (Kerusuhan 27 Juli 1996) dengan mendesak pemerintah mengakui tragedi tersebut sebagai pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM). Acara digelar di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Selatan, pada Ahad (27/7/2025).
Bonnie Triyana, Kepala Badan Sejarah Indonesia PDIP, menyatakan bahwa upaya rekonstruksi sejarah kerap mendapat penolakan dari penguasa.
Di tempat terpisah, sejumlah aktivis dari Forum Alumni Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan Pergerakan Demokratik menggelar konferensi pers di kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka menuntut penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk penculikan aktivis 1997-1998, pemerkosaan massal Mei 1998, serta Kudatuli.
Ririn Sefsani, mantan aktivis PRD, menegaskan bahwa impunitas bagi pelaku kejahatan HAM memperpanjang luka kolektif bangsa. Sementara itu, Zainal Muttaqin dari IKOHI menyoroti represi Orde Baru yang membungkam demokrasi selama 32 tahun.
