Koma.id– Polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masih terus menjadi sorotan publik. Perdebatan ini memicu berbagai respons dari kalangan akademisi hingga mantan pejabat negara.
Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa satu-satunya forum yang tepat untuk menguji kebenaran ijazah Presiden Jokowi secara adil dan terbuka adalah pengadilan.
Jimly juga mengingatkan bahwa perbedaan pandangan dalam demokrasi adalah hal wajar, namun semua pihak harus tetap menjunjung tinggi hukum dan etika dalam menyampaikan pendapat.
Senada, Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, menilai langkah hukum pidana sebaiknya menjadi opsi terakhir jika jalur akademik dan argumentasi ilmiah belum dilakukan.
Untuk itu, ia menyarankan agar Presiden Jokowi melawan tuduhan tersebut melalui pendekatan akademis, bukan hanya dengan menempuh jalur pelaporan ke kepolisian.
