Koma.id– Pemilu serentak 2024 telah menyelesaikan fase krusialnya, yakni rekapitulasi dan penghitungan suara di seluruh daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah telah menuntaskan tugasnya sesuai prosedur. Namun, perjalanan menuju penetapan pemenang belum selesai. Satu langkah penting masih menunggu: penerbitan Berita Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dari Mahkamah Konstitusi (MK).
Sementara itu, dinamika sengketa Pilkada mulai memanas. Hingga Selasa, 17 Desember 2024, total 294 permohonan perkara Pilkada tercatat di laman resmi MK. Dari jumlah tersebut, 141 perkara diajukan secara online dan 153 perkara secara offline. Sengketa ini mencakup berbagai tingkatan pemilihan, yakni 17 perkara untuk pemilihan gubernur, 228 perkara pemilihan bupati, dan 49 perkara pemilihan wali kota.
Sidang pertama sengketa Pilkada ini dijadwalkan mulai pada 7 Januari 2025, setelah seluruh perkara diregistrasi. MK, seperti biasa, menjadi arena terakhir bagi para pihak yang tak puas dengan hasil rekapitulasi suara.
