Koma.id, Jakarta – Wacana pemerintah pusat terkait proyek Transmigrasi di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Papua menjadi salahsatu program 100 Hari Kerja Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo Subiato mendapat berbagai penolakan dan picu polemik dari tokoh masyarakat.
Salahsatu tokoh yang menyampaikan hal itu adalah Pendeta Helga A. Iriori Burdam di Sorong Papua Barat mengatakan, dirinya menyebut Program Transmigrasi ke wilayah Papua dan Papua Barat akan memunculkan konflik sosial ditengah-tengah masyarakat.
Sementara itu, Pastor Bernard Baru, menilai kebijakan pemerintah pusat soal transmigrasi ke Papua sebagai kebijakan yang satu paket dengan militerisme, eksploitasi dan pengembangan ekonomi nasional.
Jurnalis Republika Ditangkap Tentara Israel
Pastor Baru mengatakan, apapun bentuk transmigrasi hubungannya selalu dengan politik demografi dan politik ekonomi serta politik eksploitasi sebagai satu-kesatuan paket dengan militerisme.
Oleh karena itu, baginya biar bagaimanapun transmigrasi tidak bisa diterima. Jika Pemerintah Indonesia ingin membangun Papua maka seharusnya untuk membangun orang-orang asli yang ada di Papua untuk membangun Papua sendiri.
