Koma.id– Sorotan mata public tertuju pada, pidato kenegaraan terakhir Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, Jumat (16/8/2024) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Pidato ini menandai akhir dari 10 tahun kepemimpinan Jokowi yang penuh liku-liku.
Dalam pidatonya, Jokowi tak hanya membeberkan berbagai pencapaian selama dua periode bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin, tetapi juga menyampaikan permintaan maaf yang tulus atas segala kekurangan yang mungkin dirasakan rakyat selama masa pemerintahannya.
Namun, pidato penuh kerendahan hati ini tak sepenuhnya diterima dengan tangan terbuka. Reaksi yang muncul bak dua sisi mata uang. Di satu sisi, Partai Gerindra, PKB, dan PKS memberikan apresiasi atas sikap negarawan Jokowi, memuji ketulusannya yang jarang ditunjukkan oleh seorang pemimpin.
Mahfud MD: Cukup Ubah Satu Pasal untuk Alihkan Pidana Umum Prajurit TNI ke Peradilan Umum
Namun, di sisi lain, pidato terakhir Jokowi justru memicu gelombang kritik dari sejumlah tokoh dan organisasi. I Wayan Sudirta, politikus PDIP, tak ragu mengungkapkan kekecewaannya. Sebab, Pidatonya terlalu irit, tidak menyinggung utang luar negeri, SDM, hingga hukum.
Tak berhenti di situ, lembaga seperti Setara Institute dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) juga mengkritik pidato Jokowi yang dinilai mengabaikan isu-isu krusial seperti hukum, HAM, dan lingkungan. Walhi bahkan menyebut bahwa klaim keberhasilan Jokowi bertolak belakang dengan realita di lapangan, menyiratkan bahwa narasi sukses yang dibangun Jokowi mungkin tak seindah kenyataannya.
