Koma.id – Jakarta | Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak dan memperkuat integritas data wajib pajak, pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi langkah penting.

Menurut Aryo Pratomo Konsultan Pajak yang telah memberikan kontribusi besar dalam memberikan pemahaman perpajakan kepada berbagai pihak, mengungkapkan bahwa pemadanan ini memiliki dampak positif yang signifikan.

“Pemadanan NIK dengan NPWP sangat penting untuk memastikan bahwa data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akurat dan terkini. Hal ini dapat membantu pemerintah dalam mendeteksi potensi penyimpangan dan mengoptimalkan penerimaan pajak.” Ujar Aryo. Rabu (29/11/2023)

Aryo menjelaskan bahwa dengan adanya pemadanan NIK dan NPWP, pemerintah dapat memiliki database yang lebih akurat dan terintegrasi. Data yang konsisten dan terpadu memudahkan DJP dalam melakukan verifikasi, pemantauan, dan pengendalian terhadap wajib pajak. Sehingga, pemungutan pajak dapat dilakukan dengan lebih efisien dan transparan.

Selain itu, Aryo Pratomo mengajak seluruh wajib pajak untuk proaktif melakukan pemadanan NIK dengan NPWP.

“Ini bukan hanya tanggung jawab DJP, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai wajib pajak. Dengan melakukan pemadanan secara sukarela, kita turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan berintegritas,” tambah Aryo.

Sebagai langkah awal, Aryo memberikan beberapa saran praktis kepada wajib pajak. Wajib pajak dapat memeriksa kebenaran NIK dan NPWP yang tercantum dalam dokumen perpajakan mereka. Jika terdapat ketidaksesuaian, segera lakukan pemadanan dengan mendatangi kantor pajak terdekat atau melalui layanan online yang disediakan oleh DJP.

Aryo juga menegaskan bahwa langkah ini dapat membantu mencegah potensi sanksi dan masalah perpajakan di masa depan. Keberlanjutan usaha dan kepatuhan pajak merupakan investasi jangka panjang bagi setiap pelaku usaha. Pemadanan NIK dengan NPWP adalah langkah cerdas dalam memastikan keberlanjutan bisnis dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Dengan demikian, pemadanan NIK dengan NPWP bukan hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga merupakan upaya bersama untuk menciptakan ekosistem perpajakan yang sehat dan akuntabel.

Melalui kesadaran dan kerjasama aktif dari para wajib pajak, diharapkan Indonesia dapat terus maju dalam penguatan sistem perpajakan yang modern dan efisien.