Koma.id – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menegaskan, reformasi Polri harus dilakukan secara menyeluruh dan terstruktur, dengan bertumpu pada pembenahan sistem, bukan pergantian individu semata.
Menurut Idrus, satu tahun ke depan merupakan momentum penting untuk melakukan penataan kembali institusi Polri. Tahap awal penataan, kata dia, dimulai dengan membuka dan mengoreksi berbagai kesalahan masa lalu sebagai dasar perbaikan.
“Proses reformasi itu harus diawali dengan keberanian membongkar kekeliruan masa lalu. Dari situlah perbaikan dan penataan dapat dilakukan,” ujar Idrus Marham dalam acara Mengaji Konstitusi Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (27/11/2025).
Roadshow Kebangsaan di Lampung, Ken Setiawan Ungkap Ancaman Paham Ekstrem di Kalangan Anak
Ia menjelaskan, pemerintah telah membentuk tim khusus untuk mereformasi Polri. Golkar, kata Idrus, percaya tim tersebut diisi oleh figur-figur berpengetahuan, berintegritas, dan memiliki pola kerja yang jelas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Pak Prabowo menekankan agar reformasi dilakukan dari hal-hal mendasar, melibatkan seluruh komponen bangsa. Ada tahapan-tahapan yang harus ditempuh, dan itu sedang berjalan,” ucapnya.
Idrus juga mengingatkan pentingnya belajar dari pengalaman masa lalu, termasuk proses amandemen UUD 1945 yang menurutnya pernah melenceng dari nilai dasar Indonesia.
Ia menyebut beberapa nilai yang hilang dalam proses itu, seperti asas kekeluargaan, gotong royong, solidaritas, dan rasa kebersamaan.
“Reformasi Polri jangan sampai mengulang kesalahan yang sama. Kita harus kembali pada nilai dasar bangsa: persatuan, objektivitas, dan keadilan,” tegasnya.
Idrus menekankan, reformasi tidak boleh dijalankan berdasarkan sentimen pribadi atau dorongan untuk mengganti figur tertentu.
“Tidak boleh lagi berpikir bahwa reformasi berarti mengganti si A atau si B. Itu subjektif dan tidak menyelesaikan masalah. Dalam agama pun diajarkan, jangan karena kebencian kepada seseorang kita menjadi tidak adil,” ujarnya.
Ia menegaskan, Golkar ingin reformasi Polri diarahkan pada penciptaan format ideal mengenai fungsi, posisi, dan peran kepolisian ke depan.
Perubahan personalia, kata dia, hanya dapat dilakukan bila terkait penerapan sistem baru yang lebih ideal, bukan karena motif politik atau tekanan publik.
“Yang kita reformasi adalah sistemnya. Jika sistem ideal sudah diterapkan dan ada individu yang tidak sesuai standar, barulah dilakukan pergantian. Itu pun bukan karena kebencian, melainkan tuntutan sistem yang lebih baik,” pungkas Idrus.
