Koma.id, Jakarta – Sejumlah kalangan mendorong agar pemerintah mengkaji ulang Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) terkait pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Hal ini mencuat dalam diskusi publik bertema transformasi militer yang digelar di Bandung, Jawa Barat.
Peneliti Senior Imparsial, Al Araf, menilai rancangan aturan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius, baik dari sisi formil maupun substansi. Ia mengingatkan bahwa pendekatan penanganan terorisme bisa berubah secara mendasar jika aturan itu diterapkan tanpa kajian mendalam.
“Ranperpres ini berpotensi menggeser paradigma penanganan terorisme dari pendekatan hukum menuju pendekatan perang,” ujar Al Araf dalam keterangannya, Rabu (29/4/2026).
Menurutnya, pelibatan TNI juga berisiko memperluas kewenangan militer melampaui fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara. Dalam rancangan tersebut, TNI disebut berpotensi memiliki wewenang mulai dari penangkapan hingga proses pemulihan, yang selama ini identik dengan ranah penegakan hukum sipil.
Ia menegaskan, tanpa batasan yang jelas, kewenangan yang luas tersebut dapat membuka peluang penyalahgunaan. “Kewenangan yang luas tanpa batasan yang jelas dikhawatirkan akan menimbulkan ruang penyalahgunaan kewenangan,” katanya.
Diskursus ini menambah daftar kritik terhadap rencana pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme, terutama terkait potensi tumpang tindih kewenangan serta dampaknya terhadap sistem hukum dan kebebasan sipil.
