Koma.id | Jakarta – Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw, mendorong pemerintah mempercepat pemulihan masyarakat terdampak konflik sosial di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Dorongan ini disampaikan dalam rapat koordinasi tingkat eselon I di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Kamis (13/08).
Waterpauw menekankan perlunya dua agenda berjalan bersamaan:
- Rehabilitasi masyarakat yang kehilangan rumah dan sumber kehidupan.
- Penanganan akar konflik melalui langkah preventif, penguatan dialog sosial, serta koordinasi berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat.
“Kondisi keamanan yang sudah membaik harus menjadi momentum untuk mempercepat pemulihan. Masyarakat yang kehilangan rumah dan masih tinggal di tempat sementara perlu merasakan bahwa negara benar-benar hadir,” ujar Waterpauw.
Data rapat mencatat konflik mengakibatkan 789 warga mengungsi dan 269 unit rumah rusak dengan estimasi biaya rehabilitasi Rp115,69 miliar. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya mengusulkan pembangunan kembali sekitar 275–300 rumah. Perbedaan angka kebutuhan rumah menegaskan pentingnya percepatan validasi data korban, pengungsi, serta kerusakan sarana prasarana.
Konflik antarkelompok berlangsung 6–15 Mei 2026 dan resmi dihentikan pada 16 Mei 2026. Proses perdamaian dilanjutkan melalui prosesi adat Patah Panah dan penandatanganan pernyataan damai pada 23 Mei 2026.
Dalam rapat, Kementerian Keuangan menyampaikan opsi penggunaan belanja pemerintah pusat, relaksasi alokasi anggaran, serta Dana Siap Pakai (DSP). Kemenko PMK mencontohkan pengalaman daerah lain yang menggunakan DSP untuk rehabilitasi rumah warga terdampak konflik.
Waterpauw menegaskan perlunya keputusan konkret. “Yang dibutuhkan sekarang adalah siapa berbuat apa, sumber pembiayaannya dari mana, dan kapan pemulihan mulai dilaksanakan. Koordinasi harus menghasilkan tindakan nyata di lapangan,” katanya.
Waterpauw menilai pemulihan Jayawijaya tidak hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan sosial, rasa aman, dan kepercayaan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan konsep transformasi konflik yang menekankan perubahan hubungan sosial, penguatan kepercayaan, serta penanganan akar persoalan.
Rapat koordinasi menyepakati pentingnya:
- Kehadiran negara secara nyata dalam pemulihan masyarakat.
- Penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga.
- Penetapan leading sector dan pembagian peran yang jelas.
- Percepatan validasi data korban dan kerusakan.
Hasil rapat akan dibawa ke tingkat menteri untuk membahas mekanisme kebijakan dan pembiayaan sebelum diarahkan ke Presiden.
“Yang paling penting, masyarakat jangan dibiarkan menunggu terlalu lama. Perdamaian sudah dibangun. Sekarang tugas kita memastikan perdamaian itu diikuti dengan pulihnya kehidupan dan harapan masyarakat,” pungkas Waterpauw.
