Koma.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mewajibkan seluruh pemerintah daerah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 untuk mendukung Program Ruang Bersama Indonesia (RBI).
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat program pemberdayaan masyarakat di daerah melalui pemanfaatan ruang bersama yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat.
Tito meminta pemerintah daerah memasukkan dukungan terhadap Program RBI dalam perencanaan dan penganggaran APBD 2027.
Arahan tersebut disampaikan Mendagri dalam rangka memastikan program pemerintah pusat dapat berjalan secara terintegrasi dengan kebijakan pembangunan di daerah.
Pemerintah daerah diminta tidak hanya menunggu dukungan anggaran dari pemerintah pusat, tetapi ikut menyediakan pembiayaan melalui APBD sesuai kemampuan fiskal masing-masing daerah.
2 Siswa Korban Dugaan Keracunan MBG Karo Dirujuk ke RSCM, KPAI Soroti Potensi Disabilitas
Pengalokasian anggaran tersebut nantinya digunakan untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan Program Ruang Bersama Indonesia di daerah.
Program RBI diarahkan menjadi ruang yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai aktivitas produktif, sosial, pendidikan, olahraga, hingga kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Melalui keberadaan ruang bersama tersebut, pemerintah ingin menghadirkan fasilitas yang dapat digunakan masyarakat sekaligus memperkuat interaksi sosial di lingkungan tempat tinggal.
Mendagri juga meminta pemerintah daerah memastikan penganggaran program tersebut dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah.
Masuk Perencanaan APBD 2027
Kewajiban pengalokasian anggaran untuk Program RBI menjadi bagian dari penajaman penyusunan APBD 2027.
Pemerintah pusat saat ini mendorong agar penyusunan APBD tidak hanya berorientasi pada belanja rutin, tetapi juga diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Kemendagri melakukan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam proses penyusunan APBD 2027, termasuk melalui penandaan atau tagging anggaran terhadap sejumlah program prioritas.
Penandaan tersebut dilakukan agar alokasi anggaran untuk program prioritas dapat terlihat dengan jelas dalam struktur APBD masing-masing daerah.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah pusat dapat memantau dukungan pemerintah daerah terhadap program-program prioritas nasional.
Penyusunan APBD 2027 juga mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah melalui regulasi terkait penyusunan anggaran daerah. Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 menjadi salah satu dasar dalam penajaman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Pemda Diminta Siapkan Anggaran
Mendagri meminta kepala daerah memastikan program tersebut masuk dalam pembahasan APBD 2027 bersama DPRD.
Pemerintah daerah juga diminta melakukan perencanaan secara matang agar anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dukungan APBD tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik ruang bersama, tetapi juga dapat mencakup kebutuhan pendukung agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Pemerintah daerah diharapkan menyesuaikan pelaksanaan Program RBI dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Dengan demikian, Program Ruang Bersama Indonesia diharapkan tidak berhenti pada pembangunan fasilitas, tetapi dapat menjadi ruang yang benar-benar digunakan dan dikelola untuk kepentingan masyarakat.
Mendagri menegaskan keterlibatan pemerintah daerah menjadi penting karena keberhasilan program nasional tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah pusat.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat diperlukan agar program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan.
Melalui pengalokasian APBD 2027, pemerintah daerah diharapkan ikut memastikan Program Ruang Bersama Indonesia dapat direalisasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat di berbagai daerah.
