Koma.id – Koalisi yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Anti Soeharto (Gemas) dalam seminggu ini sejak Senin Selasa di depan istana dan di depan Kementerian Kebudayaan masing-masing itu memberikan sikap kebebasan berpendapat dan kebebasan persnya
“Jelas kami dan juga teman-teman yang lain yang tidak bisa hadir di sini menolak rencana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto nah tapi mungkin detailnya kami akan Jelaskan secara singkat poin-poinnya,” kata Bayu Wardana, Sekjen AJI di Menteng, Jumat (7/11/2025).
Dari sisi kebebasan pers, kata dia, Soeharto dilihat dari segi mana tidak ada pahlawan, menurutnya, rekam jejak Soeharto tidak ada yang dilakukan dalam kebebasan pers justru yang berjasa adalah BJ Habibie.
Roadshow Kebangsaan di Lampung, Ken Setiawan Ungkap Ancaman Paham Ekstrem di Kalangan Anak
“Kami berdiri 94 sampai reformasi kami dianggap organisasi terlarang dan lebih dari itu lebih berat lagi adalah anggota AJI identitasnya diketahui maka dari medianya untuk memecat, seperti yang berarti tadi di Kompas meskipun Kompas tidak ada persoalan dengan AJI. Bahwa razim Soeharto mengekang kebebasan pers, zaman Soeharto membikin media harus mendapatkan surat izin apabila melawan Pemerintah maka akan dicabut izin dan tidak bisa terbit,” katanya.
Perwakilan LBH Pers, Mustafa, mengatakan tegas menolak secara tegas terkait usulan mantan presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional. Pihaknya menilai ada sangat banyak alasan untuk menolak dan tidak ada untuk menerima karena pertama adalah dosa masa lalu pemerintahan Soeharto yang masih banyak saksi-saksi dan buku-buku memperlihatkan dengan jelas.
“LBH Pers telah memasukkan surat terbuka untuk tidak mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan nasional yang ditujukan kepada kepala dewan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan yaitu bapak Fadli Zon,” katanya.
Berikut Tuntutan Aji, Elsam LBH pers, safenet dan koalisi GEMAS :
1. Kami menolak kelas usulan pahlawan nasional kepada Soeharto upaya ini merupakan bentuk sejarah dan penghinaan terhadap perjuangan reformasi demokrasi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi mengangkat Soeharto sebagai pahlawan berarti menghapus luka atau memperparah luka bangsa dan menghianati kebebasan berekspersi.
2. Mendesak dewan gelar dan tanda kehormatan untuk menghentikan pengusulan nama Soeharto kepada Presiden Republik Indonesia dengan mempertimbangkan rekam jejak buruknya kebebasan berekspresi tidak hanya mengkhianati tapi juga bentuk manipulasi sejarah.
3. Mendesak Prabowo Subianto untuk menolak dan menghentikan proses pengusulan gelar pahlawan nasional serta memastikan negara berpihak pada nilai Reformasi dan supremasi hukum bukan pada pelaku pelanggaran HAM.
4. Kami menuntut negara untuk menjamin pemulihan hak korban pelanggaran HAM dan referensi keberhasilan pers di masa orde baru termasuk memastikan akuntabilitas hukum
5. Kami mengajak masyarakat sipil jurnalis dan akademisi untuk tidak berhenti bersuara manipulasi sejarah dan menegakkan kembali semangat reformasi yang memperjuangkan demokrasi HAM dan kebebasan berekspresi.
