Koma.id – Anggota DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan bahwa aksi mahasiswa yang mengusung tagar “Indonesia Gelap” dapat dipahami sebagai akumulasi kekecewaan atas harapan besar para mahasiswa. Mantan Ketua DPD ini pun mengaku menghormati pikiran dan pendapat para mahasiswa.
LaNyalla juga mengajak para mahasiswa untuk berpikir lebih kritis dalam melakukan koreksi atas apa yang terjadi di Indonesia. Terutama persoalan yang paling fundamental, yaitu Konstitusi Indonesia yang harus diperkuat agar Indonesia kembali berdaulat, berdikari dan berkepribadian.
LaNyalla menyatakan bahwa untuk kembali ke UUD 1945 untuk menjaga keutuhan NKRI untuk menjadikan “Indonesia Terang”.
Roadshow Kebangsaan di Lampung, Ken Setiawan Ungkap Ancaman Paham Ekstrem di Kalangan Anak
“Soekarno-Hatta menolak gerakan liberalisme karena mereka tahu gerakan tersebut hanya akan menjadikan Indonesia koloni dalam bentuk lain atas negara-negara kapitalis tersebut. Apalagi para pendiri bangsa saat itu tahu persis bahwa hanya Pancasila, sistem demokrasi khas Indonesia yang dapat mengantarkan bangsa ini berdaulat dan berdikari serta berkepribadian. Tetapi Soekarno akhirnya kalah melawan hegemoni barat tersebut,” jelasnya.
Dan di era Soeharto, imbuhnya, mulailah gerakan Liberalisme ini berkembang. Perlahan tapi pasti, hingga puncaknya mencapai kemenangan saat reformasi. Dimana Undang-Undang Dasar 1945 diubah total hingga 95 persen pada saat Amandemen empat kali di tahun 1999 hingga 2002 yang lalu.
“Sejak reformasi dan Amandemen konstitusi itu, sistem perekonomian Indonesia diserahkan kepada Daulat Pasar. Dan sistem politik Indonesia dijalankan dengan pola one man one vote. Bukan lagi permusyawaratan para hikmat kebijaksanaan,” ujar LaNyalla.
Apakah kehidupan ekonomi rakyat semakin membaik? Lalu dengan kekayaannya itu, para oligarki tersebut membiayai politik yang mahal dengan menyuap rakyat yang miskin untuk memenangkan pilihan mereka.
“Ya ini hasilnya. Indonesia semakin terperosok dalam cengkeraman kapitalis. Sumber alam diangkut. Lalu produk jadi yang mereka olah di luar kembali masuk ke Indonesia. Lalu keuntungan mereka dimasukkan lagi ke Indonesia sebagai tawaran Utang dan Penanaman Modal Asing. Sehingga sejak reformasi Utang negara ini semakin besar, dan investasi asing ternyata tidak memberi dampak yang dirasakan rakyat. Karena terbukti, dana perlindungan sosial seperti Bansos dan subsidi lainnya semakin besar dari tahun ke tahun,” bebernya.
LaNyalla mengajak kita untuk membaca kembali pemikiran-pemikiran luhur para pendiri bangsa. Untuk menjadikan “Indonesia Terang” kita harus menghayati suasana kebatinan mereka yang merasakan bagaimana menjadi negara terjajah. Sehingga kita menemukan kesadaran untuk kembali ke jati diri asli Indonesia.
Sebuah sistem yang paling cocok dengan watak dasar manusia Indonesia, yaitu manusia yang berkepribadian, manusia yang beragama, manusia yang tolong-menolong, manusia yang gotong royong dan berprinsip kekeluargaan.
Itulah sistem asli bangsa Indonesia, yang dirumuskan para pendiri bangsa. Sistem Demokrasi Pancasila dan Sistem Ekonomi Pancasila, dimana negara berdaulat atas kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.
LaNyalla menegaskan, kembali ke Pancasila sama sekali bukan berarti kembali ke Orde Baru. Karena justru Orde Baru yang mulai membuka pintu bagi gerakan kapitalisme global yang berwatak menjajah itu.
“Karena itu saya mengajak semua elemen bangsa, untuk kita kembali ke Konstitusi asli, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli. Untuk kemudian kita benahi dan perkuat, agar tidak terulang lagi penyimpangan yang terjadi di era Orde Baru,” ungkapnya.
Menurutnya, MPR harus dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara, yang harus dihuni oleh para Hikmat yang merupakan penjelmaan seluruh elemen bangsa tanpa ada yang ditinggalkan.
“Merekalah yang menentukan arah perjalanan bangsa ini. Bukan seperti hari ini, dimana penentunya adalah Partai Politik yang berkoalisi dengan Presiden terpilih,” tandasnya.
LaNyalla sependapat bahwa ada beberapa kebijakan pemerintah yang harus dikritisi dan dibenahi. Ia juga mendukung pikiran yang memilih pendidikan gratis, ketimbang makan gratis.
