Koma.id– Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menyatakan sikap tegas terkait perkembangan situasi demokrasi dan rencana aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026.
Ketua KAMMI Amri Akbar mengatakan pihaknya menolak segala bentuk provokasi yang berpotensi memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Menurutnya, demokrasi harus tetap dijalankan dengan menjaga kedaulatan negara serta persatuan nasional.
Perubahan Desil Ancam Akses Beasiswa KIP
“Kami menolak upaya provokasi yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Amri dalam keterangan tertulis, Jumat (21/8/2026).
KAMMI juga menolak manuver yang mengatasnamakan aspirasi rakyat apabila berujung pada provokasi, tindakan koersif, maupun ancaman terhadap simbol-simbol kenegaraan.
Amri menilai narasi mengenai penyanderaan atau ancaman terhadap anggota DPR RI merupakan bentuk eskalasi yang tidak dapat dibenarkan dalam demokrasi.
Viral Seruan Boikot Mandiri
Menurutnya, penyampaian kritik dan aspirasi merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Namun, hak tersebut tidak boleh digunakan untuk memicu kegaduhan, merusak fasilitas negara, atau mengancam persatuan bangsa.
Di tengah situasi tersebut, KAMMI juga mengingatkan masyarakat agar memperhatikan kondisi sejumlah wilayah yang tengah menghadapi bencana. Amri menyebut gempa di Nusa Tenggara Timur dan kebakaran hutan serta lahan di Kalimantan sebagai persoalan kemanusiaan yang membutuhkan perhatian bersama.
Meski menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum sesuai ketentuan undang-undang, KAMMI tetap menyatakan penolakan terhadap rencana aksi AMPB di Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026.
KAMMI berharap penyampaian aspirasi tetap dilakukan secara tertib, damai, dan tidak mengarah pada tindakan yang dapat mengganggu keamanan maupun persatuan nasional.
