Koma.id – Penasihat Ahli Kapolri Bidang Hukum Kepolisian dan Kriminologi, serta Pemerhati Hukum Pidana Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan menilai isu mengenai adanya Surat Presiden (Surpres) untuk mengganti Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo tidak memiliki dasar yang jelas. Menurutnya, isu tersebut sengaja digulirkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Edi mengatakan hingga saat ini tidak ada indikasi Presiden Prabowo Subianto akan mengganti Kapolri. Justru, kata dia, Jenderal Listyo Sigit masih dibutuhkan untuk memimpin institusi Polri dalam menjalankan agenda penegakan hukum dan menjaga stabilitas keamanan nasional.
“Sampai hari ini tidak ada pergantian Kapolri. Artinya, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo masih dibutuhkan Presiden untuk memimpin Polri,” kata Edi, dikutip Rabu (5/8/2026).
Mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2012–2016 itu menegaskan pergantian Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden yang memiliki mekanisme konstitusional. Karena itu, informasi mengenai pergantian Kapolri tidak bisa hanya didasarkan pada isu yang beredar di media sosial maupun ruang publik.
Menurut Edi, apabila memang Presiden berencana mengganti Kapolri, prosesnya harus diawali dengan penerbitan Surat Presiden (Surpres) yang kemudian disampaikan kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia pun mengimbau masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi. Edi menilai isu pergantian Kapolri yang beredar saat ini hanya menimbulkan spekulasi dan berpotensi mengganggu kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
Sebelumnya, isu mengenai Surpres pergantian Kapolri ramai beredar di media sosial. Namun, Ketua Komisi III DPR RI menegaskan hingga kini DPR belum menerima Surpres dari Presiden terkait pergantian Kapolri. Karena itu, proses pergantian Kapolri dipastikan belum berlangsung.
