Koma.id– Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tengah memacu langkah untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) pada tahun ini, di tengah pro dan kontra yang berkembang di publik. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan, pengesahan RUU KUHAP menjadi target yang harus rampung pada 2025.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan pihaknya akan mempercepat pembahasan revisi KUHAP. Menurutnya, DPR berkomitmen membuka ruang selebar-lebarnya untuk menerima masukan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, praktisi hukum, akademisi, hingga masyarakat sipil.
Namun, upaya revisi KUHAP tersebut menuai sorotan dari sejumlah kalangan. Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati, mengkritik usulan Ketua Mahkamah Agung Sunarto yang mendorong agar aturan teknis terkait proses hukum acara, seperti penyidikan, penuntutan, dan peradilan, diserahkan pada masing-masing lembaga penegak hukum.
Bareskrim Polri Bongkar Posko Dugaan Makar di Pakansari Bogor, Amankan Berkas dan Bukti Elektronik
Menurut Maidina, jika hal itu dilakukan, akan muncul risiko aturan tumpang tindih hingga konflik kewenangan antarlembaga penegak hukum.








