Koma.id – Negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Hal ini juga berlaku bagi kelompok tani yang hari ini menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Istana Negara.
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menegaskan bahwa hak tersebut harus dijaga dengan baik agar tetap berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengganggu ketertiban umum.
“Unjuk rasa merupakan hak konstitusional. Namun, semua pihak harus waspada terhadap oknum atau kelompok yang ingin memanfaatkan momentum aksi untuk tujuan mengganggu ketertiban umum,” ujar Fernando pada Rabu (24/9/2025).
Ia juga mengingatkan bahwa aparat kepolisian yang bertugas mengamankan jalannya aksi diharapkan dapat bekerja secara profesional sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
“Baik kelompok tani maupun aparat keamanan harus saling menjaga, tidak terprovokasi, dan memastikan aksi tetap damai. Jangan sampai ada pihak yang menginginkan situasi berujung anarkis,” tambahnya.
Diketahui, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menegaskan personel Polri yang diturunkan untuk mengamankan unjuk rasa memperingati Hari Tani Nasional (HTN) ke-65 pada Rabu (24/9/2025), tidak dibekali senjata api.
Asep menambahkan, penggunaan gas air mata hanya boleh dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan izin langsung dari Kapolda Metro Jaya.
“Semua tindakan wajib dalam satu komando tanpa inisiatif pribadi,” tegas Asep dalam keterangannya, Rabu.
Ia menekankan, pengamanan aksi harus dilakukan secara humanis dan profesional, tanpa memicu kericuhan.
“Pengamanan unras (unjuk rasa) tidak boleh menimbulkan kerusuhan maupun kerusakan fasilitas umum. Anggota harus sabar, terukur,” ujar Asep.
Mantan Wakil Kepala Bareskrim Polri itu juga menegaskan, perwira pengendali aksi harus mengedepankan langkah persuasif.
“Pegang teguh prinsip Jaga Jakarta. Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Tunjukkan profesionalisme, jaga marwah institusi, dan buktikan Polri mampu menjaga unjuk rasa dengan baik,” tambahnya.
Sejumlah organisasi masyarakat terlibat dalam aksi HTN 2025. Mereka antara lain Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia Provinsi Lampung, Komite Aksi Hari Tani Nasional ke-65, Komite Perjuangan Pertanian Rakyat (KPPR), Koalisi Nasional untuk Reforma Agraria, BEM Si Kerakyatan, Aliansi Rakyat Menggugat, serta beberapa elemen lainnya.
