Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
Berita

Dedi Mulyadi Tegur Kepala Daerah di Jawa Barat: Larang Study Tour demi Lindungi Siswa dari Eksploitasi

×

Dedi Mulyadi Tegur Kepala Daerah di Jawa Barat: Larang Study Tour demi Lindungi Siswa dari Eksploitasi

Sebarkan artikel ini
Dedi Mulyadi Tegur Kepala Daerah di Jawa Barat: Larang Study Tour demi Lindungi Siswa dari Eksploitasi
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Foto/Istimewa)

Koma.id | Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegur sejumlah kepala daerah yang kembali mengizinkan pelaksanaan study tour di sekolah. Melalui akun TikTok resminya, Dedi menekankan pentingnya melindungi siswa dari potensi eksploitasi ekonomi, dengan menyebut bahwa anak sekolah tidak seharusnya dijadikan objek untuk peningkatan pariwisata daerah.

“Ada beberapa bupati dan wali kota yang menjadi tujuan wisata yang dibungkus oleh study tour mengalami kegelisahan sehingga cenderung memberlakukan kembali kegiatan tersebut di sekolah dengan berbagai catatan,” ujar Dedi.

Silakan gulirkan ke bawah

Dedi menilai bahwa praktik study tour dapat bergeser menjadi sarana ekonomi yang menyalahi esensi pendidikan. Ia menyoroti berbagai bentuk eksploitasi yang selama ini terjadi di lingkungan sekolah, seperti penjualan buku LKS, seragam, dan kebutuhan lainnya kepada siswa.

“Pendidikan harus terbebas dari nilai-nilai yang bersifat eksploitatif. Siswa bukan barang komersial,” tegasnya.

Sejumlah kepala daerah diketahui mengambil kebijakan berbeda dari Pemerintah Provinsi. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyatakan bahwa kegiatan study tour diperbolehkan selama tidak terkait dengan penilaian akademik. Pernyataan serupa disampaikan oleh Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, dan Bupati Bandung, Dadang Supriatna, yang menilai study tour tetap relevan dengan catatan manfaat edukatif dan persetujuan orang tua.

Meski demikian, Dedi tetap bersikap tegas. Ia menyarankan pemerintah daerah lebih fokus membenahi infrastruktur wisata lokal agar kunjungan pariwisata tidak bergantung pada siswa sekolah. “Jika daerah tertata, pedagang jujur, bebas pungli, dan infrastruktur memadai, maka wisatawan akan datang dengan sendirinya,” katanya.

Saat ini, sejumlah daerah lain seperti Karawang dan Sumedang memilih mengikuti arahan provinsi untuk melarang study tour, sementara beberapa wilayah masih menunggu keputusan resmi. Perbedaan sikap ini menyoroti dinamika antara kebijakan pendidikan dan strategi pariwisata daerah yang membutuhkan keselarasan antar instansi pemerintahan.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.