Koma.id– Ketua DPP Bidang Pemuda Lembaga Aliansi Indonesia, Mochammad Jodi Husein, mengimbau agar aksi demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang dijadwalkan berlangsung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Selasa (18/8/2026), sebaiknya difokuskan menjadi momentum untuk mendorong percepatan penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Jodi menilai aspirasi mahasiswa merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Namun, di tengah kondisi NTT yang masih berada dalam masa tanggap darurat akibat gempa bumi, ia mengajak seluruh pihak, termasuk mahasiswa, untuk mengutamakan solidaritas kemanusiaan dan membantu masyarakat yang sedang terdampak bencana.
“Kami menghormati hak mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Namun, dalam situasi seperti sekarang, saya mengimbau agar energi gerakan mahasiswa dapat diarahkan untuk membantu saudara-saudara kita di NTT yang sedang menghadapi bencana,” ujar Jodi, kepada awak media.
BEM UI sebelumnya berencana menggelar aksi demonstrasi mulai pukul 13.00 WIB. Para peserta aksi dijadwalkan berkumpul terlebih dahulu di Lapangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI sekitar pukul 10.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan almamater jaket kuning.
Aksi tersebut digelar sehari setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam aksi itu, BEM UI berencana menyampaikan delapan tuntutan yang mencakup persoalan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), reforma agraria, harga kebutuhan pokok dan BBM, evaluasi proyek strategis nasional (PSN), program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pemangkasan transfer ke daerah (TKD), hingga persoalan represivitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil.
Salah satu tuntutan BEM UI juga berkaitan langsung dengan penanganan bencana, yakni penetapan status bencana nasional untuk wilayah Sumatera dan Flores serta percepatan pemulihan daerah terdampak.
Menurut Jodi, poin tersebut justru dapat menjadi ruang bagi mahasiswa untuk memperkuat kepedulian terhadap korban bencana, bukan sekadar menyampaikan kritik melalui aksi di jalan.
“Kalau memang ada tuntutan agar pemerintah mempercepat penanganan bencana, mari kita buktikan dengan mengawal langsung proses evakuasi, distribusi bantuan, pemulihan fasilitas umum, dan kebutuhan masyarakat di NTT,” katanya.
Berdasarkan data per Minggu (16/8/2026), gempa bumi di NTT telah menyebabkan 51 orang meninggal dunia dan 64 orang lainnya mengalami luka-luka. Korban terbanyak tercatat di Kabupaten Manggarai dengan 24 orang dan Manggarai Timur sebanyak 20 orang. Proses pencarian dan evakuasi masih berlangsung sehingga jumlah korban berpotensi berubah.
Gempa juga berdampak pada fasilitas kesehatan. Sebanyak 21 rumah sakit dilaporkan terdampak, dengan tiga di antaranya mengalami kerusakan berat. Selain itu, terdapat 190 puskesmas terdampak dan 20 mengalami kerusakan berat.
Kerusakan juga terjadi pada infrastruktur dasar, antara lain 33 titik longsor, empat titik patahan jalan, dan empat jembatan rusak. Sejumlah ruas jalan vital, seperti Ende-Bajawa dan Ende-Maumere, turut terdampak.
Di Kabupaten Manggarai Barat, sebanyak 914 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan. Untuk mempercepat penanganan, sekitar 1.875 personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan relawan telah dikerahkan. Dukungan armada helikopter juga dilakukan untuk keperluan evakuasi medis dan distribusi bantuan.
Jodi menegaskan bahwa pemerintah tetap perlu menerima kritik dan tuntutan dari mahasiswa. Namun, ia berharap situasi kebencanaan dapat menjadi prioritas bersama agar tidak ada energi bangsa yang terpecah dari upaya membantu masyarakat yang sedang membutuhkan.
“Pemerintah silakan dikritik, mahasiswa silakan menyampaikan aspirasi. Tetapi mari kita tempatkan kemanusiaan di atas segala perbedaan. Saat saudara kita di NTT membutuhkan bantuan, yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama memastikan mereka segera tertolong dan wilayahnya cepat pulih,” tutur Jodi.
Ia pun mengajak elemen mahasiswa, organisasi kepemudaan, masyarakat sipil, dan pemerintah untuk membangun gerakan solidaritas yang lebih konkret bagi korban bencana NTT.
“Daripada energi habis di jalan, lebih baik sebagian energi itu kita arahkan untuk kemanusiaan. Kawal pemerintah, bantu korban, dan pastikan bantuan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya
