Koma.id– Polemik soal pemblokiran anggaran proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin ramai diperbincangkan. Isu ini mencuat setelah Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada buget yang direalisasikan untuk proyek ibu kota baru pada 2025.
Namun, Kepala Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pemblokiran anggaran bukan berarti proyek IKN tidak memiliki dana. Menurutnya, anggaran untuk pembangunan IKN sudah tersedia, hanya saja penggunaannya masih belum dibuka. Dana tersebut, lanjut Hasan, berada di bawah kendali Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Otorita IKN.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk memblokir anggaran IKN merupakan langkah yang tepat. Ia bahkan menyebut langkah ini sebagai tindakan revolusioner yang mencerminkan kecintaan Prabowo kepada rakyat.
Roadshow Kebangsaan di Lampung, Ken Setiawan Ungkap Ancaman Paham Ekstrem di Kalangan Anak
Pendapat berbeda datang dari Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam. Menurutnya, pemblokiran anggaran IKN bisa dimaknai sebagai strategi politik terbesar Prabowo dalam berhadapan dengan Presiden ke-7, Joko Widodo.
Saiful menilai Prabowo ingin menunjukkan bahwa kendali pemerintahan kini sepenuhnya berada di tangannya, tanpa campur tangan Jokowi.
