Koma.id– Pemberian abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, serta amnesti untuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, terus menjadi sorotan publik. Sejumlah pihak menilai langkah tersebut sebagai bentuk penyelamatan terhadap korban kriminalisasi politik oleh rezim kekuasaan sebelumnya.
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M Massardi, menyebut bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan dinastinya ibarat gurita politik yang telah menggunakan alat negara, termasuk aparat penegak hukum, untuk melancarkan balas dendam kepada lawan-lawan politik.
Adhie bahkan menyebut, keputusan tersebut sebagai kado terindah menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, yang akan jatuh pada 17 Agustus mendatang, oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menilai abolisi terhadap Tom Lembong merupakan pengakuan terbuka atas terjadinya kriminalisasi terhadap mantan Kepala BKPM itu.
Anthony juga mendesak Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan independen atas dugaan rekayasa hukum dalam kasus Tom Lembong.
Ia menekankan perlunya pelibatan pihak ketiga dalam investigasi, termasuk pemeriksaan terhadap jaksa, hakim, auditor BPKP, bahkan Presiden Jokowi.
