Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
BeritaHukumNasional

Empat Jenderal Jadi Tersangka Penyadapan Ilegal Pengawasan Intelijen Jadi Sorotan

×

Empat Jenderal Jadi Tersangka Penyadapan Ilegal Pengawasan Intelijen Jadi Sorotan

Sebarkan artikel ini
Bin Badan Intelijen Nasional

Koma.id | Jakarta – Terbongkarnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta tiga perwira tinggi Polri memicu sorotan tajam terhadap arsitektur intelijen dan keamanan siber di lingkungan Istana Kepresidenan. Sejumlah sumber dan pengamat menilai skandal ini menyingkap ketimpangan antara pendekatan intelijen berbasis manusia (human intelligence/HUMINT) dan penguatan teknologi intelijen siber (cyber intelligence/SIBINT).

Berdasarkan informasi dari sumber internal yang dihimpun pada Jumat (20/11), pola pengamanan dan intelijen di lingkaran Presiden Prabowo selama ini dinilai masih bertumpu pada investasi sumber daya manusia (HUMINT), sementara pihak yang melakukan intersepsi memanfaatkan perangkat teknologi siber (SIBINT) melalui sistem kepolisian dari luar markas.

Silakan gulirkan ke bawah

Sumber tersebut mengungkapkan bahwa praktik penyadapan itu disebut telah berlangsung sejak Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan hingga periode Januari 2025–Oktober 2026 setelah menjabat Presiden, dan baru terdeteksi setelah Direktorat Siber Polda Metro Jaya menemukan anomali frekuensi lalu melaporkannya hingga ke tingkat pimpinan dan Presiden.

“Dia itu lebih ke soal humint-nya. Perkuatannya bukan sibint-nya, dia masih berinvestasi pada intelijen manusia, bukan teknologi. Sementara pihak sana sudah mengembangkan sibint, enggak terlalu mengandalkan manusia. Karena problem itu enggak pernah ditangani ya sudah, muncullah kejadian ini,” ujar sumber tersebut.

Menanggapi kerentanan sistem komunikasi pejabat tinggi negara, pengamat keamanan siber dari Communication and Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha, menekankan perlunya audit menyeluruh terhadap perangkat intersepsi, kontrol akses, otorisasi, serta pengamanan komunikasi Presiden. Menurut Pratama, berlangsungnya aktivitas penyadapan selama rentang 2025 hingga 2026 menunjukkan lemahnya pengawasan independen secara berkala.

“Kebocoran percakapan seorang Presiden bukan hanya soal privasi pribadi, tetapi bisa menggeser posisi tawar Indonesia dalam negosiasi dan membahayakan keselamatan negara,” tegas Pratama.

Sementara itu, dari aspek proses hukum, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka atas dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal (illegal access), dan penghapusan barang bukti elektronik dengan jeratan Pasal 258 KUHP baru serta UU ITE. Kepolisian juga tengah mendalami pengembangan kasus menuju dugaan tindak pidana makar, sejalan dengan pandangan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra yang menilai intersepsi tersebut merupakan tindakan ilegal yang mengarah pada makar.

Di sisi lain, sejumlah kalangan akademisi dan analis hukum menilai kasus ini memperlihatkan adanya fragmentasi kewenangan dan pengawasan teknologi penyadapan di Indonesia. Meskipun larangan penyadapan tanpa hak telah diatur dalam Pasal 258 KUHP yang berlaku sejak 2 Januari 2026, Pasal 40 UU Telekomunikasi, serta mekanisme izin pada UU Intelijen Negara, Indonesia dinilai belum memiliki payung hukum pengawasan terpadu lintas institusi.

Para pengamat mendorong percepatan pembentukan Undang-Undang khusus tentang Penyadapan sebagaimana diamanatkan Pasal 136 KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) guna mengatur otorisasi yudisial, pembatasan jangka waktu, serta audit independen agar instrumen intelijen tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar konstitusi.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.