Koma.id | Jakarta – Para pimpinan partai politik (parpol) anggota koalisi pemerintahan diminta untuk tetap berada (standby) di Jakarta dalam satu hingga dua hari ke depan menyusul rencana Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan lanjutan terkait pembahasan calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzammil Yusuf, membenarkan adanya arahan tersebut saat ditemui di sela-sela acara Rakernas PKS di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (20/11) malam. Ia menyatakan bahwa para pimpinan partai saat ini masih menunggu kepastian jadwal dan lokasi pertemuan dari pihak Istana.
“Tentang yang disampaikan Pak Hinca, ya, betul. Tapi kita juga belum tahu, kita menunggu undangan beliau, karena tentu beliau akan bicara kepada partai koalisi, terutama para pimpinan partai,” ujar Muzzammil.
Jangan Klik Tautan Sembarangan! Kemensos Tegaskan Tak Pernah Buka Pendaftaran Bansos Lewat Medsos
“Tapi kami belum dapat tanggal, waktu, tempatnya belum kami dapat. Hanya kami memang diminta standby untuk berada di Jakarta dalam sehari dua hari ke depan ini,” imbuhnya.
Rencana pertemuan tersebut mengemuka seiring kepulangan Presiden Prabowo ke Tanah Air dari kunjungan kenegaraan di China pada Jumat malam. Sebelumnya, Presiden Prabowo sempat mengumpulkan para ketua umum parpol koalisi di Istana Bogor pada 13 November 2026 lalu.
Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, mengungkapkan bahwa pertemuan lanjutan ini diperlukan untuk mendalami pembahasan mengenai pengisian jabatan wakil presiden sebelum Presiden menyerahkan dua nama kandidat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Menurut Hinca, pertemuan perdana di Bogor sebelumnya berlangsung singkat karena berdekatan dengan jadwal keberangkatan Presiden ke luar negeri.
“Saya mendengar beliau kembali akan memanggil lagi ketum-ketum partai untuk mengajak berdialog. Saya kira proses yang sangat bagus itu,” kata Hinca saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11).
Hinca menilai forum dialog lanjutan ini menjadi ruang penting bagi pimpinan partai koalisi untuk bertukar pandangan dan memberikan masukan kepada kepala negara.
“Berdialog, karena ini urusan tentang kita semua, urusan tentang kita bernegara. Saya kira nanti ketua-ketua umum mungkin akan dimintai pandangan, dikasih masukan, dan mungkin juga Presiden bisa menyampaikan apa yang dia inginkan,” pungkas Hinca.








