Koma.id – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap adanya dugaan praktik under-invoicing oleh perusahaan importir mobil mewah. Nilai omzet penjualan yang diduga tidak dilaporkan dari kecurangan tersebut ditaksir mencapai Rp13,08 triliun.
Berdasarkan Laporan PPATK Semester I Tahun 2026, dugaan under-invoicing terungkap dari hasil analisis intelijen keuangan yang dilakukan pada Maret hingga April 2026. Ketiga grup perusahaan importir tersebut diduga merekayasa nilai faktur impor menjadi lebih rendah daripada harga sebenarnya untuk menekan kewajiban perpajakannya.
IHSG Ditutup Melemah Hari Ini
Untuk menyamarkan aliran transaksi dan penerimaan hasil penjualan mobil mewah di dalam negeri, para pihak diduga memanfaatkan rekening nominee atau rekening atas nama pihak ketiga serta mendirikan sejumlah perusahaan terafiliasi. Dari hasil analisis transaksi tersebut, PPATK menegaskan angka Rp13,08 triliun merupakan estimasi omzet bruto, bukan nilai pasti atas kekurangan pembayaran pajak.
Kejar Target 150.000 Siswa pada 2027, Pemerintah Siapkan Tambahan 100 Gedung Sekolah Rakyat
Selain mengungkap dugaan praktik under-invoicing, PPATK juga melakukan pengawasan terhadap pedagang kendaraan bermotor yang berstatus sebagai pihak pelapor. Selama Januari hingga Juni 2026, PPATK menjatuhkan sanksi denda administratif sebesar Rp296,80 juta kepada 65 pedagang kendaraan bermotor akibat kelalaian dalam memenuhi kewajiban pelaporan transaksi keuangan melalui sistem goAML.
Secara sektoral, tindak pidana di bidang perpajakan menempati urutan kedua tertinggi berdasarkan nilai nominal transaksi yang dianalisis PPATK sepanjang Semester I 2026. Dari total 703 Produk Intelijen Keuangan (PIK) yang diterbitkan kepada berbagai instansi penegak hukum dan kementerian/lembaga, sebanyak 93 PIK berkaitan dengan sektor perpajakan. Jumlah tersebut terdiri atas 91 Hasil Analisis dan 2 Informasi, dengan estimasi nilai dugaan tindak pidana mencapai Rp122,98 triliun.
Harga Cabai dan Daging Sapi Melonjak Tajam
Sebagai tindak lanjut, PPATK juga melakukan penghentian sementara terhadap sejumlah rekening yang terindikasi berkaitan dengan tindak pidana perpajakan. Pada klaster perpajakan, PPATK telah memblokir 39 rekening berdenominasi rupiah dengan nilai total Rp1,95 miliar, serta sejumlah rekening valuta asing senilai JPY 29.704, EUR 2.377, dan USD 513.
Sebagai informasi, sepanjang tahun 2020 hingga Juni 2026, pemanfaatan PIK yang disampaikan PPATK, baik secara proaktif maupun berdasarkan permintaan DJP telah menghasilkan penerimaan negara sebesar Rp20,26 triliun.
Sumber : ortax.org








