Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
Nasional

Presiden Prabowo Siapkan Suntikan Dana Rp14 Triliun untuk Daerah, Provinsi Rp100 Miliar dan Kabupaten Minimal Rp20 Miliar

×

Presiden Prabowo Siapkan Suntikan Dana Rp14 Triliun untuk Daerah, Provinsi Rp100 Miliar dan Kabupaten Minimal Rp20 Miliar

Sebarkan artikel ini
Prabowo Milad Muhammadiyah
Presiden Prabowo Subianto saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah. (Foto / Istimewa)

Koma.id – Presiden Prabowo Subianto berencana mengucurkan tambahan anggaran bagi pemerintah daerah dengan nilai mencapai Rp100 miliar untuk setiap provinsi dan minimal Rp20 miliar untuk setiap kabupaten. Total kebutuhan anggaran dari kebijakan tersebut diperkirakan menembus Rp14 triliun.

Tambahan anggaran itu direncanakan bersumber dari hasil efisiensi belanja barang dan jasa pemerintah yang ditargetkan mencapai Rp400 triliun. Presiden Prabowo ingin penghematan anggaran negara tidak hanya berhenti sebagai pengurangan belanja pemerintah pusat, tetapi dikembalikan kepada daerah dan masyarakat melalui pembiayaan pembangunan.

Silakan gulirkan ke bawah

Rencana tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan segera mengumpulkan para gubernur dan bupati untuk membahas penambahan anggaran tersebut. Ia menegaskan dana yang diberikan harus diarahkan untuk kebutuhan pembangunan, bukan digunakan tanpa perencanaan yang jelas.

“Dalam waktu dekat saya akan kucurkan tiap provinsi Rp100 miliar tambahan, ya. Iya, untuk ibu kota provinsi. Untuk tiap kabupaten minimal Rp20 miliar,” kata Presiden Prabowo.

Ia juga membuka kemungkinan pemberian anggaran lebih besar bagi ibu kota kabupaten yang memiliki kebutuhan pembangunan lebih tinggi.

“Ini anggaran yang sudah siap akan saya kucurkan dalam waktu dekat,” ujarnya.

Presiden Prabowo menegaskan penghematan belanja pemerintah harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di daerah. Karena itu, tambahan anggaran tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.

“Jadi penghematan ini semua habis itu kita serahkan ke daerah, serahkan ke rakyat,” kata Presiden Prabowo.

Target Penghematan Rp400 Triliun dari Belanja Barang dan Jasa

Presiden Prabowo menjelaskan rencana penambahan anggaran daerah berkaitan dengan upaya pemerintah membenahi belanja barang dan jasa dalam APBN. Menurutnya, selama ini terdapat potensi pemborosan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah akibat penggelembungan harga atau mark-up.

Ia menyebut nilai belanja barang dan jasa pemerintah pusat mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Dari jumlah tersebut, Presiden Prabowo memperkirakan sekitar 30 persen berpotensi mengalami kebocoran akibat praktik mark-up dan korupsi.

“Belanja barang dan jasa dari APBN kita sekitar Rp1.200 triliun, dari Rp1.200 triliun diperkirakan 30 persen hangus. Hangus karena mark-up, penggelembungan alias korupsi. Jadi, kalau kita bisa atur ini berarti kita bisa hemat Rp400 triliun,” ujar Presiden Prabowo.

Untuk menekan kebocoran tersebut, pemerintah ingin membenahi sistem pengadaan barang dan jasa yang selama ini dilakukan secara terpisah oleh masing-masing kementerian, provinsi, hingga kabupaten.

Presiden Prabowo menilai pola pengadaan yang tidak terkoordinasi berpotensi menyebabkan barang dengan jenis, spesifikasi, dan kualitas yang sama dibeli dengan harga berbeda-beda.

Karena itu, pemerintah ingin melakukan rasionalisasi dan standardisasi pengadaan agar pembelian barang dan jasa dapat dilakukan dengan harga yang lebih seragam. Dengan demikian, potensi pemborosan dapat ditekan dan anggaran negara bisa digunakan untuk kebutuhan yang lebih produktif.

Selain tambahan dana bagi daerah, hasil efisiensi tersebut juga disebut memungkinkan pemerintah memperluas program pembangunan. Salah satunya peningkatan target perbaikan sekolah dari semula 71.000 menjadi 88.000 sekolah.

Presiden Prabowo juga menyampaikan rencana pembangunan desa-desa nelayan. Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 1.000 hingga 1.200 desa nelayan hingga akhir 2026, kemudian menambah sekitar 2.000 desa pada 2027.

Kebutuhan Anggaran Diperkirakan Tembus Rp14 Triliun

Berdasarkan perhitungan awal, kebutuhan anggaran untuk merealisasikan rencana tambahan dana tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp14 triliun.

Indonesia memiliki 38 provinsi. Jika masing-masing memperoleh alokasi Rp100 miliar, kebutuhan anggaran untuk tingkat provinsi mencapai Rp3,8 triliun.

Sementara itu, Indonesia memiliki sekitar 514 kabupaten/kota. Apabila setiap daerah mendapatkan tambahan minimal Rp20 miliar, kebutuhan anggarannya diperkirakan mencapai Rp10,28 triliun.

Dengan demikian, total kebutuhan anggaran untuk kedua alokasi tersebut mencapai sekitar Rp14,08 triliun.

Besaran tersebut masih berupa proyeksi berdasarkan jumlah wilayah administrasi dan nilai alokasi yang disampaikan Presiden. Rincian penerima, besaran final, serta mekanisme penyalurannya masih harus ditetapkan pemerintah.

Kemenkeu Masih Mengkaji Skema Penyaluran

Meski Presiden telah menyampaikan rencana penambahan anggaran, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan mekanisme teknis penyalurannya masih dalam proses pembahasan.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti, mengatakan sumber pendanaan tambahan anggaran tersebut berasal dari hasil efisiensi belanja barang dan jasa kementerian serta lembaga pemerintah.

“Mengenai rencana tambahan anggaran untuk daerah yang disampaikan Bapak Presiden belum lama ini, kami memahaminya sebagai arahan yang pendanaannya bersumber dari efisiensi belanja barang dan jasa pemerintah,” ujar Nufransa saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026).

Menurut Nufransa, pemerintah masih mematangkan sejumlah aspek, mulai dari pemetaan sumber pendanaan, penentuan pos anggaran, hingga mekanisme penyaluran kepada pemerintah daerah.

Kemenkeu juga tengah mempertimbangkan dua alternatif penyaluran. Pertama, melalui mekanisme Transfer ke Daerah (TKD) yang selama ini menjadi instrumen penyaluran anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Kedua, menggunakan skema khusus sebagaimana mekanisme bantuan anggaran untuk penanganan daerah terdampak bencana.

“Untuk skema teknisnya, mulai dari sumber dana, pos anggaran, sampai mekanisme penyalurannya, sampai dengan saat ini masih berproses di beberapa unit terkait,” kata Nufransa.

Ia menegaskan setiap tambahan dana yang disalurkan kepada pemerintah daerah harus tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penggunaannya juga wajib dipertanggungjawabkan dan diawasi oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dengan demikian, meskipun Presiden menyatakan anggaran telah disiapkan, pencairannya tetap menunggu penyelesaian ketentuan teknis dan administrasi penganggaran.

Tito Karnavian Sebut Daerah Butuh Tambahan Anggaran

Rencana penambahan anggaran tersebut mendapat sambutan positif dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia menilai tambahan dana dari pemerintah pusat dapat membantu daerah yang selama ini memiliki keterbatasan ruang fiskal.

Menurut Tito, sejumlah pemerintah daerah menghadapi persoalan karena sebagian besar APBD terserap untuk belanja pegawai. Bahkan, terdapat daerah yang mengalokasikan lebih dari 50 persen anggarannya untuk kebutuhan tersebut.

Kondisi itu membuat pemerintah daerah kesulitan menyediakan anggaran yang cukup untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

“Saya kira itu sangat bagus. Saya berterima kasih kepada Presiden, karena ada daerah-daerah yang memang kapasitas fiskal mereka itu sebenarnya kecil, rendah. Ada yang belanja pegawainya sudah di atas 50 persen. Kalau di atas 50 persen kan berarti program-program yang lain mereka sulitan,” ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senin (16/11/2026).

Tito mengatakan tambahan anggaran dapat memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk menjalankan program prioritas. Bantuan tersebut juga berpotensi membantu daerah yang masih membutuhkan dukungan anggaran untuk pemulihan pascabencana.

Namun, ia mengakui pelaksanaan kebijakan tersebut masih membutuhkan koordinasi antarkementerian, terutama terkait petunjuk teknis penyaluran.

Tito berharap tambahan anggaran dapat direalisasikan secepat mungkin. Meski demikian, apabila proses administrasi tidak memungkinkan dilakukan pada akhir tahun, penyaluran dapat digeser ke Januari 2027.

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah sebelumnya telah memberikan tambahan TKD sekitar Rp1,4 triliun pada Agustus 2026 untuk membantu daerah yang mengalami keterbatasan kapasitas fiskal, terutama dalam memenuhi kebutuhan belanja pegawai.

Ketua DPD Minta Dana Diprioritaskan untuk Belanja Produktif

Dukungan terhadap rencana penambahan anggaran daerah juga disampaikan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin.

Sultan mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang berencana memberikan tambahan insentif fiskal kepada pemerintah daerah. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan pembangunan di daerah.

Namun, ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak sekadar menerima tambahan anggaran tanpa menyiapkan rencana penggunaan yang jelas.

Sultan meminta gubernur, bupati, dan wali kota segera menyusun program belanja yang produktif dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

“Yang paling penting adalah bagaimana para gubernur, bupati dan wali kota segera menyiapkan rencana belanja pada belanja modal yang lebih berdampak. Sebaiknya insentif anggaran ke daerah ini ditransfer dengan mempertimbangkan dan memperhatikan proposal belanja daerah,” ujar Sultan.

Menurutnya, penyaluran dana perlu mempertimbangkan kebutuhan masing-masing daerah agar tambahan anggaran tidak digunakan untuk kegiatan yang kurang prioritas.

Ekonom Ingatkan Risiko Dana Mengendap di Kas Daerah

Di sisi lain, kalangan ekonom mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam merealisasikan rencana tambahan anggaran tersebut. Besarnya nilai dana yang akan dialirkan harus diimbangi dengan kesiapan pemerintah daerah dalam menyusun program dan melaksanakan belanja.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai keterbatasan waktu hingga akhir 2026 menjadi salah satu tantangan utama. Pemerintah daerah membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan kegiatan.

Jika proses tersebut tidak disiapkan dengan baik, tambahan anggaran berisiko tidak terserap secara optimal dan hanya mengendap sementara di kas atau perbankan daerah.

“Tantangan terbesar justru berada pada faktor waktu. Dengan sisa waktu yang pendek hingga akhir tahun, daerah harus melalui proses perencanaan, penyesuaian penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan. Dalam kondisi seperti ini, selalu ada risiko dana tidak terserap optimal atau hanya mengendap sementara di perbankan daerah,” ujar Yusuf Rendy kepada Bisnis, Senin (16/11/2026).

Karena itu, ia menilai pemerintah pusat perlu memberikan arahan penggunaan dana yang fokus dan terukur. Penyaluran tambahan anggaran juga harus mempertimbangkan kesiapan program di masing-masing daerah.

Yusuf menyebut pembenahan sistem pengadaan barang dan jasa tidak cukup hanya dengan memangkas anggaran. Pemerintah perlu menyiapkan standardisasi spesifikasi barang, katalog harga yang kredibel, serta sistem pengawasan yang kuat.

Ia juga mengingatkan agar efisiensi belanja tidak mengganggu pelayanan dasar maupun aktivitas usaha kecil yang selama ini menjadi pemasok kebutuhan pemerintah.

Infrastruktur, Sekolah, Kesehatan hingga UMKM Jadi Prioritas

Yusuf menyarankan agar tambahan dana daerah diarahkan pada kegiatan yang dapat segera dilaksanakan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Sejumlah sektor yang dinilai layak menjadi prioritas antara lain pemeliharaan jalan lingkungan, pembangunan dan perbaikan drainase, irigasi tersier, rehabilitasi sekolah, serta perbaikan fasilitas kesehatan dasar.

Selain infrastruktur dan pelayanan publik, pemerintah daerah juga didorong mengalokasikan belanja yang melibatkan UMKM dan koperasi lokal.

Menurut Yusuf, program yang melibatkan tenaga kerja dan pelaku usaha setempat berpotensi menciptakan perputaran ekonomi lebih cepat dibandingkan proyek baru yang membutuhkan proses perencanaan dan pengerjaan panjang.

Dengan demikian, tambahan anggaran tidak hanya meningkatkan kapasitas belanja pemerintah daerah, tetapi juga dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang dikucurkan pemerintah pusat. Ketepatan sasaran, kesiapan program, transparansi pengelolaan, serta pengawasan penggunaan anggaran menjadi faktor penting agar suntikan fiskal sekitar Rp14 triliun tersebut benar-benar memberikan dampak bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.