Koma.id – Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Pol Eko Hadi Santoso pada Selasa (17/11/2026). Sidang tersebut merupakan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran etik yang berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Eko Hadi merupakan salah satu perwira tinggi Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan dan akses ilegal terhadap sistem penyadapan.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan sidang etik tersebut dijadwalkan berlangsung di lingkungan Divpropam Polri, Mabes Polri, Jakarta.
“Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026 terhadap EHS,” kata Trunoyudo dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).
Dia menjelaskan, pelaksanaan sidang merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan kepolisian.
“Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” ujarnya.
Trunoyudo menegaskan, Polri berkomitmen menjalankan proses pemeriksaan secara profesional, prosedural, dan proporsional. Persidangan juga harus menjunjung tinggi prinsip objektivitas serta akuntabilitas.
Eko Hadi Diduga Salahgunakan Akses Bagian Monitoring Bareskrim
Dalam perkara ini, Eko Hadi dipersangkakan melakukan sejumlah pelanggaran kode etik, mulai dari penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, hingga dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal atau illegal access.
Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan penggunaan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.
Trunoyudo menjelaskan, dugaan perbuatan itu terjadi ketika Eko Hadi menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) maupun saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Atas dugaan pelanggaran tersebut, Eko Hadi dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Dengan demikian, sidang etik akan memeriksa pertanggungjawaban Eko Hadi sebagai anggota Polri atas dugaan penyalahgunaan kewenangan dan prosedur dalam penggunaan akses sistem monitoring tersebut.
Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang KKEP
Polri telah menetapkan susunan majelis yang akan memeriksa Eko Hadi dalam sidang KKEP.
Sidang dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo sebagai Ketua Komisi merangkap anggota. Sementara posisi Wakil Ketua Komisi merangkap anggota dijabat Irjen Pol Agus Dwi Hermawan.
Adapun tiga anggota komisi lainnya yakni:
- Irjen Pol Untung Widiatmoko.
- Irjen Pol Arie Ardian Rishadi.
- Irjen Pol Toni Ariadi Efendi.
Majelis tersebut bertugas memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang disangkakan kepada Eko Hadi dan mengambil keputusan berdasarkan hasil persidangan serta ketentuan yang berlaku.
Trunoyudo mengatakan seluruh rangkaian sidang akan mengedepankan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas.
“Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” tegasnya.
Empat Nama Terseret Kasus Penyadapan Prabowo
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyeret sejumlah nama perwira tinggi Polri.
Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Penyidikan perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Prabowo. Sejumlah pihak lain, mulai dari pejabat pemerintahan, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat, juga disebut diduga menjadi sasaran.
Para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, yakni Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Dalam perkembangan penyidikan sebelumnya, tiga tersangka telah ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sementara Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan.
Kasus tersebut masih dalam proses penanganan Bareskrim Polri. Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan dan belum merupakan putusan bersalah dari pengadilan.
Ahrie Sonta Lebih Dulu Dijatuhi Sanksi PTDH
Sebelum sidang etik Eko Hadi, Polri telah menggelar sidang KKEP terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution pada 10 November 2026.
Dalam persidangan tersebut, majelis menyatakan Ahrie terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Ia dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau dipecat dari institusi kepolisian.
Ahrie juga dijatuhi sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilakunya merupakan perbuatan tercela.
Atas putusan tersebut, Ahrie mengajukan upaya banding.
Sidang etik Eko Hadi menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal Polri terhadap para personel yang terseret perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Sementara itu, proses sidang etik berjalan terpisah dari proses pidana yang ditangani Bareskrim. Karena itu, hasil pemeriksaan etik tidak menggantikan proses pembuktian perkara pidana di pengadilan.








