Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
Nasional

MPR RI Siapkan Dua Tim untuk Pilih Pengganti Gibran, Presiden Prabowo Diberi Tenggat hingga 25 November

×

MPR RI Siapkan Dua Tim untuk Pilih Pengganti Gibran, Presiden Prabowo Diberi Tenggat hingga 25 November

Sebarkan artikel ini
Gedung Nusantara MPR / DPR RI. (Foto: Koma.id / Andry Novelino)
Gedung Nusantara MPR / DPR RI. (Foto: Koma.id / Andry Novelino)

Koma.id – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mulai mematangkan proses pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Dua tim khusus dibentuk untuk mengawal tahapan pengisian jabatan tersebut, sementara Presiden Prabowo Subianto diberi tenggat waktu hingga 25 November 2026 untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden.

Keputusan itu ditetapkan dalam rapat gabungan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Silakan gulirkan ke bawah

Dua tim yang dibentuk terdiri dari tim verifikasi calon wakil presiden dan tim ad hoc yang bertugas mempersiapkan proses pengesahan serta pelantikan wakil presiden terpilih.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, pembentukan kedua tim merupakan bagian dari persiapan lembaganya untuk menjalankan proses pemilihan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Tim verifikasi akan memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan dua calon yang nantinya diajukan Presiden Prabowo. Sementara tim ad hoc bertugas mempersiapkan rancangan ketetapan MPR terkait pengangkatan wakil presiden terpilih.

Dalam rapat tersebut, MPR juga menyepakati perubahan jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran.

Semula, sidang paripurna direncanakan berlangsung pada 2 Desember 2026. Namun, setelah adanya perkembangan koordinasi dengan Presiden, jadwal tersebut diubah menjadi 9 Desember 2026.

Dua Tim Dibentuk, Rerie dan Bambang Pacul Ditunjuk

Wakil Ketua MPR dari Partai NasDem, Lestari Moerdijat atau Rerie, ditetapkan sebagai Ketua Tim Verifikasi calon wakil presiden.

Tim ini bertugas memeriksa seluruh dokumen dan persyaratan yang disampaikan Presiden untuk dua kandidat yang akan mengikuti pemilihan.

Proses verifikasi diperlukan untuk memastikan setiap calon memenuhi ketentuan yang berlaku sebelum dibawa ke sidang paripurna MPR.

Rerie mengatakan, hasil verifikasi nantinya akan disampaikan secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui proses pemeriksaan persyaratan kedua kandidat.

“Nanti memang harus disampaikan, karena verifikasinya kan terbuka. Semua bisa melihat ya,” kata Rerie setelah rapat gabungan di Kompleks Parlemen, Senin (16/11/2026).

Selain tim verifikasi, MPR membentuk tim ad hoc yang bertugas mempersiapkan ketetapan MPR mengenai pengangkatan wakil presiden terpilih.

Tim ad hoc tersebut dipimpin Wakil Ketua MPR dari PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.

Kedua tim masing-masing beranggotakan 36 orang. Tim verifikasi dipimpin oleh satu ketua, sedangkan tim ad hoc dipimpin oleh tiga wakil ketua MPR.

Dengan pembentukan dua tim tersebut, MPR mulai menyiapkan aspek administratif dan kelembagaan sebelum proses pemilihan berlangsung.

Presiden Prabowo Diberi Batas Waktu hingga 25 November

Selain membentuk dua tim, rapat gabungan MPR juga menyepakati tenggat waktu bagi Presiden Prabowo untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran.

Prabowo harus menyerahkan dua nama tersebut paling lambat Rabu, 25 November 2026.

Ahmad Muzani menegaskan, Presiden wajib mengajukan dua kandidat, bukan hanya satu nama. Ketentuan itu mengacu pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 serta Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.

“Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir tanggal 25 hari Rabu bulan November 2026. Namanya harus dua sesuai UUD,” kata Muzani.

Dalam ketentuan Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024, Presiden mengusulkan dua calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna.

Karena sidang paripurna dijadwalkan pada 9 Desember 2026, dua nama calon yang diajukan Prabowo harus sudah diterima MPR pada 25 November.

Muzani juga menyampaikan bahwa setiap calon harus dilengkapi dokumen persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Terdapat sekitar 22 persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pengajuan kandidat.

Setelah menerima dua nama dari Presiden, MPR akan menyerahkan dokumen tersebut kepada tim verifikasi untuk diperiksa sebelum pemilihan dilaksanakan.

Sidang Paripurna Diundur Menjadi 9 Desember

Perubahan jadwal sidang paripurna menjadi 9 Desember 2026 dilakukan setelah MPR berkoordinasi dengan Presiden Prabowo.

Muzani menjelaskan, penyesuaian jadwal mempertimbangkan agenda kenegaraan Presiden yang cukup padat. Selain itu, Prabowo membutuhkan waktu untuk berkomunikasi dengan partai politik koalisi dan sejumlah tokoh sebelum menentukan dua nama yang akan diajukan kepada MPR.

Sidang paripurna pada 9 Desember nantinya akan menjadi forum untuk memilih satu dari dua calon wakil presiden yang diajukan Presiden.

Setelah proses pemungutan suara, kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih. MPR kemudian mengesahkan hasil pemilihan dan melaksanakan pelantikan.

Dengan perubahan jadwal tersebut, proses pemilihan wakil presiden pengganti Gibran akan berlangsung lebih cepat dibandingkan batas maksimal 60 hari yang ditentukan konstitusi.

Mekanisme Pemilihan Pengganti Gibran

Pengisian jabatan wakil presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan tersebut menyatakan, jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna paling lambat dalam waktu 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Sementara itu, mekanisme lebih terperinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPR (UU MD3), sebagaimana telah diubah, serta Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.

Secara garis besar, tahapan pemilihan meliputi:

  1. Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada pimpinan MPR dengan melampirkan dokumen persyaratan.
  2. Tim verifikasi MPR memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen kedua calon.
  3. Apabila terdapat persyaratan yang belum lengkap, pimpinan MPR meminta Presiden melakukan perbaikan atau melengkapinya sesuai tenggat yang ditentukan.
  4. Kedua calon menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna sebelum pemungutan suara.
  5. MPR memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden.
  6. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden.
  7. MPR mengesahkan hasil pemilihan dan melantik wakil presiden terpilih.

Apabila hasil pemungutan suara menunjukkan perolehan suara yang sama, pemilihan dilakukan kembali satu kali. Jika hasil pemilihan ulang tetap imbang, Presiden berwenang memilih salah satu dari kedua calon tersebut.

Kursi Wapres Kosong setelah Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri

Proses pemilihan wakil presiden baru ini bermula setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026).

Sebelum mendatangi Kompleks Parlemen, Gibran terlebih dahulu menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.

Setelah pertemuan tersebut, Gibran menuju Gedung MPR/DPR RI di Senayan dan menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR.

Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya menyampaikan bahwa Gibran meminta agar surat pengunduran dirinya segera diproses.

MPR kemudian memulai tahapan konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden melalui rapat gabungan pimpinan fraksi dan kelompok DPD.

Dengan terbentuknya tim verifikasi dan tim ad hoc, serta penetapan tenggat pengajuan dua nama pada 25 November, proses pergantian wakil presiden kini memasuki tahap persiapan administratif dan penentuan kandidat oleh Presiden Prabowo.

MPR dijadwalkan menggelar sidang paripurna untuk memilih, mengesahkan, dan melantik wakil presiden pengganti Gibran pada 9 Desember 2026.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.