Koma.id – Komisi III DPR RI kembali melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan dengan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti.
Rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026), tersebut membahas perlunya pengaturan penyadapan secara lebih terperinci, termasuk mekanisme, prosedur, hingga batas kewenangan aparat dalam melakukan penyadapan.
Baswara Institute: Kpaolri Punya Modal Sosial Perkuat Kepercayaan Masyarakat terhadap Polri
Pembahasan RUU Penyadapan kembali menjadi perhatian setelah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang diduga melibatkan oknum aparat penegak hukum.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, perhatian masyarakat belakangan ini kembali tertuju pada persoalan penyadapan ilegal terhadap kepala negara.
“Dalam beberapa waktu belakangan ini, perhatian masyarakat kembali tertuju pada permasalahan kegiatan penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum,” kata Habiburokhman saat membuka rapat.
Baswara Institute Sebut Kedekatan Kapolri Suyudi dengan Ulama Jadi Modal Bangun Kepercayaan Publik
Menurut Habiburokhman, penyadapan pada dasarnya merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mencegah dan mendeteksi tindak kejahatan. Namun, kewenangan tersebut harus diberikan secara terbatas dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum.
Dia mengingatkan, penyadapan juga berpotensi disalahgunakan apabila tidak memiliki pengaturan dan mekanisme pengawasan yang jelas.
“Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI memberikan perhatian khusus terkait dengan pengaturan tentang penyadapan. Penyadapan ini sangat berkaitan dengan hak konstitusional warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945,” ujarnya.
Habiburokhman menegaskan, DPR tidak ingin kewenangan penyadapan justru digunakan untuk kepentingan di luar penegakan hukum atau menjadi alat untuk melanggar hak privasi masyarakat.
“Kita tidak ingin kasus penyadapan ilegal pada kepala negara dan tokoh-tokoh bangsa terulang kembali di masa yang akan datang. Jangan sampai keamanan negara dan hak asasi warga negara terancam dengan adanya penyadapan di luar hukum,” tegasnya.
DPR Soroti Aturan Penyadapan yang Belum Seragam
Habiburokhman menjelaskan, kewenangan penyadapan sebenarnya telah diatur dalam sejumlah undang-undang. Namun, ketentuan tersebut belum mengatur secara terperinci dan seragam mengenai tata cara pelaksanaannya.
Beberapa undang-undang yang mengatur kewenangan penyadapan antara lain KUHAP, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Intelijen, Undang-Undang Polri, Undang-Undang Kejaksaan, hingga Undang-Undang Narkotika.
Persoalan yang menjadi perhatian Komisi III adalah adanya perbedaan prosedur dalam pelaksanaan penyadapan. Salah satunya terkait persyaratan izin pengadilan.
Dalam sejumlah aturan, penyadapan mensyaratkan izin pengadilan. Namun, terdapat pula ketentuan yang memungkinkan penyadapan dilakukan tanpa melalui mekanisme izin pengadilan.
“Pengaturan penyadapan dalam undang-undang tersebut tidak mengatur penyadapan secara rinci dan prosedur yang masih beragam. Ada yang memerlukan izin pengadilan,” kata Habiburokhman.
Selain mekanisme perizinan, DPR juga menyoroti belum seragamnya ketentuan mengenai jangka waktu penyadapan.
Menurutnya, ketidakseragaman tersebut perlu diperbaiki agar pelaksanaan penyadapan memiliki batasan yang jelas dan tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.
Karena itu, RUU Penyadapan diharapkan dapat menjadi payung hukum yang mengatur secara komprehensif mengenai syarat, prosedur, jangka waktu, serta mekanisme pertanggungjawaban dalam kegiatan penyadapan.
Berkaitan dengan Hak Privasi dan HAM
Habiburokhman menekankan bahwa penyadapan merupakan tindakan yang dapat membatasi hak asasi manusia, terutama hak atas privasi dan perlindungan informasi pribadi.
Karena itu, pengaturan penyadapan harus memperhatikan ketentuan konstitusi, termasuk Pasal 28J UUD 1945 yang mengatur pembatasan hak dan kebebasan setiap orang berdasarkan undang-undang.
Komisi III juga menyoroti pentingnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang berkaitan dengan perlindungan hak privasi serta perlunya pengaturan mengenai syarat dan tata cara penyadapan maupun perekaman.
Menurut Habiburokhman, pembentukan undang-undang khusus diperlukan agar setiap lembaga yang memiliki kewenangan penyadapan mempunyai pedoman yang jelas dan tidak menjalankan kewenangannya secara sewenang-wenang.
Pengaturan tersebut juga harus menjamin kegiatan penyadapan dilakukan secara profesional, akuntabel, dan tidak diskriminatif.
“Pengaturan khusus ini akan memperjelas mekanisme atau prosedur tata cara kegiatan penyadapan yang harus dilakukan secara profesional dan akuntabel, tidak diskriminatif, sehingga dapat bermanfaat bagi kepentingan penegakan hukum dan menjamin perlindungan hak asasi manusia atau hak konstitusional warga negara,” pungkasnya.
Komisi III Kembali Lanjutkan Pembahasan RUU Penyadapan
Habiburokhman menyampaikan, Komisi III kembali memprioritaskan pembahasan RUU Penyadapan setelah sebelumnya menyelesaikan sejumlah agenda legislasi penting, termasuk KUHAP dan pembahasan RUU Perampasan Aset.
“Jadi, ini perampasan aset insyaallah dalam waktu dekat selesai. KUHAP sudah beberapa waktu lalu selesai. Saatnya kita kembali lagi melanjutkan pembahasan pembentukan undang-undang tentang penyadapan,” kata Habiburokhman.
Kehadiran Kabaintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti dalam rapat tersebut menjadi bagian dari upaya Komisi III menghimpun masukan dari institusi kepolisian mengenai kebutuhan pengaturan penyadapan.
Masukan dari Polri dinilai penting mengingat kepolisian merupakan salah satu institusi yang memiliki kewenangan penyadapan dalam rangka pelaksanaan tugas penegakan hukum dan keamanan.
Pembahasan RUU Penyadapan diharapkan menghasilkan regulasi yang mampu menyeimbangkan kebutuhan aparat dalam mengungkap kejahatan dengan perlindungan hak konstitusional masyarakat.
Dengan adanya aturan yang lebih terperinci, kewenangan penyadapan diharapkan tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan, melainkan tetap digunakan secara terbatas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.








